Daftar Penerima KJP Jilid II Ditempel di Kelurahan

|

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo saat membagikan Kartu Jakarta Pintar (Foto: Dede/Okezone)

Daftar Penerima KJP Jilid II Ditempel di Kelurahan

JAKARTA - Sebagai bentuk tranparansi, Dinas Pendidikan DKI Jakarta akan menempelkan daftar nama siswa penerima Kartu Jakarta Pintar (KJP) di kantor kelurahan dan fasilitas publik strategis lainnya.

"Ya bersama-sama kita mengawasi. Pengawasannya nanti kita tempel di kantor pemerintahan, dari Kelurahan hingga RT dan RW," ujar Kepala Dinas Pendidikan Taufik Yudi Mulyanto di Balai Kota Jakarta, Jumat (22/3/2013).

Bagi masyarakat yang menemukan penyalahgunaan KJP, kata Taufik, dapat dilaporkan melalui hot line SMS di nomor 088801152095, E-mail, dan website yang dapat diakses di www.infokjp.net.

"Nantinya tentu juga akan ada verifikasi. Jika ada laporan, kita akan melakukan kunjungan ke rumah calon penerima KJP. Kalau jelas ada pelanggaran oleh pengguna KJP, secara mutlak kami akan berikan sanksi," tegasnya.

Persyaratan siswa untuk mendapatkan KJP adalah anak usia sekolah berusia 7 hingga 19 tahun berdasarkan data Pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS) dari Badan Pusat Statistik, terdaftar sebagai peserta didik, memiliki Nomor Induk Siswa Nasional (NISN) atau Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan melampirkan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) atau surat pernyataan tidak mampu yang diketahui oleh RT/RW.

Taufik menjelaskan, pada 2013 anggaran untuk KJP telah dialokasikan sebesar Rp804 miliar yang akan dibagi menjadi dua, yaitu sebesar Rp703 miliar dalam APBD DKI 2013 dan sisanya Rp101 miliar akan dianggarkan pada APBD Perubahan 2013.

Untuk nominal KJP yang diterima siswa tingkat SD, SD Luar Biasa (SDLB) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) sebesar Rp180.000 per bulan per peserta didik, tingkat SMP, SMPLB dan Madrasah Tsanawiyah (MA) sebesar Rp210.000 per bulan per peserta didik, sedangkan tingkat SMA, SMALB, Madrasah Aliyah sebesar Rp240.000 per bulan per peserta didik.

Menurut rencana, peluncuran KJP yang kedua ini akan dilakukan akhir bulan ini atau April mendatang. Dimana peluncuran yang pertama, telah dilakukan pada Desember 2012 lalu.

"Pak Wagub juga pernah menyampaikan, seperti misalnya merokok, berarti di bukan hanya sekadar punya uang, tapi secara etika rasanya tidak layak dilakukan oleh siswa manapun, baik di sekolah maupun di rumah. Begitu juga apabila siswa terlibat tawuran, dan terbukti terlibat tindak pidana, ya langsung kita cabut haknya," tandas Taufik.

(ded)

berikan komentar anda

Login untuk komentar

Login
0 komentardisclaimer

    berita lainnya

    Baca Juga

    Ingin Uang Rp2 Juta Per Hari? NASA Butuh Relawan