Pemilukada Rusuh Berarti Belum Siap Berdemokrasi

|

ilustrasi (okezone)

Pemilukada Rusuh Berarti Belum Siap Berdemokrasi
JAKARTA - Aksi perusakan beberapa kantor pemerintahan di Palopo, Sulawesi Selatan, yang dilakukan pendukung salah satu pasangan calon walikota karena tidak puas dengan hasil rekapitulasi suara, disesalkan oleh banyak pihak, termasuk oleh DPR.  
 
Menurut Anggota Komisi II DPR, Arif Wibowo, kerusuhan Palopo tidaklah mencerminkan masyarakat Indonesia. Menurut dia, kerusuhan tersebut difaktori oleh adanya diskriminasi atau money politics yang menyebabkan emosi masyarakat tersulut.
 
"Soal rusuh Palopo jadi itu bukan mewakili sifat masyarakat kita yang suka marah-marah. Saya mencatat ada delapan daerah, ada banyak faktor yang mengakibatkan masyarakat rusuh, salah satunya diskirminatif atau adanya politik traksaksional yang kuat," kata Arif di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (2/4/2013).
 
Disamping itu kata dia, konflik terjadi karena daerah tidak siap dengan pesta demokrasi. "Begitu juga ketidaksiapan pesta demokrasi di daerah tersebut. Artinya masyarakat di daerah tersebut belum siap," jelas dia.
 
Dia juga menyesalkan aparat keamanan tidak mengantisipasi akan terjadinya kerusuhan. Padahal, bila berkaca terhadap peristiwa sebelumnya setiap pesta Pilkada diberbagai daerah tak menutup kemungkinan akan terjadinya konflik horizontal. Oleh sebab itu, dia meminta aparat kepolisian untuk menindak tegas para pelaku.
 
"Harusnya aparat penegak hukum melakukan tindakan tegas, belajar dari kasus ini. Aparat harus bisa melakukan antisipasi," tegasnya.
 
(teb)

berikan komentar anda

Login untuk komentar

Login
0 komentardisclaimer

    berita lainnya

    Baca Juga

    Try Sutrisno Batal Jenguk Habibie