Rancangan KUHP Pemerintah Bentuk Kriminalisasi Berlebihan

|
JAKARTA - Rancangan Kitab Undang Hukum Pidana (KUHP) yang telah diserahkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) merupakan "naskah yang terbatas". Pasalnya, dalam rancangan KUHP tersebut, tidak ada perubahan penting dalam naskah akhir inisiatif pemerintah tersebut.  
 
"Kritik utama adalah banyaknya ketentuan yang akan diatur dalam KUHP yang mencapai 766 pasal. Makin banyaknya pasal rancangan KUHP berkorelasi dengan banyaknya tindakan yang disebut kejahatan. Dapat dikatakan, naskah Rancangan KUHP itu cenderung over kriminalisasi," ujar Ketua Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (Elsam), Zainal Abidin, pada diskusi di Cikini, Jakarta Pusat, Kamis (11/4/2013).
 
Rancangan tersebut, lanjut Zainal, mencoba mengkriminalkan perbuatan individu dan menempatkan negara dalam posisi pengawas perilaku masyarakat dengan ketat serta ingin melegitimasi penggunaan hukum pidana.
 
Karena itu, Zainal meragukan pembaruan KUHP yang dirancang Presiden SBY tersebut. Menurutnya, dengan rancangan yanga ada, akan mengancam kebebasan sipil dan cenderung mengamankan kepentingan penguasa.
 
"Masalahnya menentukan tujuan hukum pidana, yang perlu diluruskan adalah konteks memaknai pembaruan hukum pidana Indonesia yang dipresentasikan dalam naskah rancangan KUHP ini," terangnya.
 
Kekhawatiran kedua, lanjut dia, dengan jumlah materi yang demikian banyak, adalah mengenai proses pembahasan Rancangan KUHP di DPR yang waktunya hanya menyisakan sekira 20 bulan saja. "Kalau toh bisa menyelesaikannya, dipastikan hasil atau kualitas materinya tidak memadai," tandasnya.
(hol)

berikan komentar anda

Login untuk komentar

Login
0 komentardisclaimer

    berita lainnya

    Baca Juga

    Jimly Sudah Tahu Nama-Nama Calon Menteri Jokowi