Gerindra Kecewa dengan Kinerja BK DPR

Ilustrasi Gedung DPR (Foto:Okezone)

Gerindra Kecewa dengan Kinerja BK DPR
JAKARTA - Fraksi Partai Gerindra kecewa dengan sikap Badan Kehormatan (BK) DPR. Hal tersebut lantaran BK hanya menjatuhkan sanksi terhadap Anggota Komisi VIII, yang telah ditetapkan sebagai terdakwa kasus korupsi pengadaan Alquran di Kementerian Agama, Zulkarnaen Djabar.

Padahal, menurut Wakil Ketua Fraksi Partai Gerindra, Desmond Junaidi Mahesa, BK seharusnya segera memuituskan bebeberapa kasus yang yang mendapatkan perhatian publik.

Diantaranya adalah kasus bolos Anggota Komisi VI dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan Syukur Nababan, dan kasus video porno yang diduga melibatkan Anggota Komisi IX dari Fraksi PDI Perjuangan, Karolin Margret Natasha.

"Kasus video porno yang diduga dilakukan salah satu Anggota DPR, BK terkesan buying time, mengulur-ulur waktu," kata Desmon di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (11/4/2013).

Kasus Syukur, Desmon menerangkan bahwa kasus tersebut sebenarnya sudah mulai diperiksa BK DPR pada awal Februari 2013. BK memberi kesempatan untuk menyempurnakan berkas-berkas pembelaannya. Pada tanggal 20-22 Maret 2013, BK mengadakan rapat di Wisma Griya Sabha, Kopo, salah satu agendanya adalah membahas kasus Syukur.

"Keputusannya, BK menunda mengambil keputusan untuk memberikan waktu kepada Ketua BK untuk berkomunikasi dengan Teradu dan fraksinya selama seminggu. BK menyarankan untuk teradu mengundurkan diri. Namun, rapat BK tanggal 3 April 2013 di Wisma Kopo kembali menunda mengambil keputusan soal kasus Sukur. Alasannya, waktu sudah larut malam," papar Desmon.

Selain kedua kasus tersebut, Desmon juga mengkritik kinerja BK terkait penanganan kasus penghilangan ayat tembakau yang melibatkan salah satu anggota DPR dari Fraksi PDI Perjuangan.

Berdasarkan rentetan peristiwa tersebut, Fraksi Partai Gerindra memandang bahwa terdapat upaya dan solusi yang berbeda antara Fraksi yang mempunyai wakil di BK dan yang tidak mempunyai wakil di BK. Sebagai contoh kecepatan BK memproses kasus dari Anggota DPR yang fraksinya tidak mempunyai wakil di BK.

"Misalnya dalam kasus sakitnya Widjono Hardjanto dari Fraksi Partai Gerindra, BK tidak pernah memanggil atau mendatangi Widjono untuk dimintai keterangan secara langsung. Tanpa klarifikasi teradu ini, BK langsung memutus kasusnya," ungkap Desmon.

Akan tetapi, sambung Anggota Komisi III itu, dalam kasus sakitnya Syukur dan video porno, BK seolah gagal bekerja secara efektif dan efisien, serta tak mampu berlaku adil, dan terkesan bahwa Fraksi PDI Perjuangan seakan melindungi anggota fraksinya yang bermasalah. Mengingat, Ketua BK DPR dijabat oleh Anggota Fraksi PDI Perjuangan.

"Dengan mengulur-ulur waktu untuk memutus, sebenarnya BK memenjarakan para teradu dalam citra buruk di mata publik. Dan timbul kesan bahwa berdasarkan laporan BK, Fraksi PDI Perjuangan melindungi kadernya dari sanksi yang seharusnya diberikan kepadanya," tutup Desmon. (ydh)

berikan komentar anda

Login untuk komentar

Login
0 komentardisclaimer

    berita lainnya

    Baca Juga

    Putus Cinta, Perempuan Tinggal Selama Sepekan di KFC