BK Tetap Proses Kasus Sukur Nababan & Video Porno

Kamis, 11 April 2013 18:25 wib | Tegar Arief Fadly - Okezone

JAKARTA - Badan Kehormatan (DPR) membantah adanya diskriminasi saat melakukan penanganan pelanggaran etik yang dilakukan oleh anggota dewan, sebagaimana dituduhkan oleh Wakil Ketua Fraksi Partai Gerindra, Desmon J Mahesa.
 
Menurut Ketua BK DPR Trimedya Panjaitan, pihaknya masih tetap menangani kasus bolos anggota Komisi VI dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan, Sukur Nababan.
 
"Kalau Sukur sakit, izinnya ada di fraksi tapi tidak diteruskan di paripurna. Dipanggil BK hadir, sekarang tinggal membuktikan sakitnya dari surat dokter," kata dia di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (11/4/2013).
 
Sementara itu, terkait kasus video porno yang diduga melibatkan Anggota Komisi IX yang juga Fraksi PDI Perjuangan Karolin Margret Natasha, Trimed menegaskan bahwa kasus itu saat ini telah ditangani oleh Mabes Polri.
 
"Kalau Karolin, ada surat Bareskrim, tidak identik dengan orang yang dimaksud. Jadi tidak ada diskriminasi," tegas politikus PDI Perjuangan ini.
 
Sebelumnya, Fraksi Partai Gerindra merasa kecewa dengan sikap Badan Kehormatan (BK) DPR yang hanya menjatuhkan sanksi terhadap Anggota Komisi VIII yang telah ditetapkan sebagai terdakwa kasus korupsi pengadaan Alquran di Kementerian Agama, Zulkarnaen Djabar.
 
Padahal, menurut Wakil Ketua Fraksi Partai Gerindra Desmond Junaidi Mahesa, BK seharusnya segera memuituskan bebeberapa kasus yang yang mendapatkan perhatian publik.
 
Di antaranya adalah kasus bolos Anggota Komisi VI dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan Syukur Nababan dan kasus video porno yang diduga melibatkan Anggota Komisi IX dari Fraksi PDI Perjuangan, Karolin Margret Natasha.
(ful)

Download dan nikmati kemudahan mendapatkan berita melalui Okezone Apps di Android Anda.

BERIKAN KOMENTAR ANDA

BACA JUGA »