Lelang Jabatan Rawan Gugatan

PNS (Foto: Dok Okezone)

Lelang Jabatan Rawan Gugatan
JAKARTA - Lelang jabatan atau seleksi dan promosi terbuka rekrutmen jabatan lurah dan camat berpotensi digugat. Seleksi ini mengharuskan seluruh lurah dan camat mengikuti proses tersebut.

Jika tidak mendaftar, lurah dan camat yang menjabat saat ini dianggap mengundurkan diri. Padahal berdasarkan Surat Edaran (SE) Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan dan RB) No 16/2012 tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Struktural yang Lowong secara Terbuka di Lingkungan Instansi Pemerintah dan Peraturan Pemerintah (PP) No 100/2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural, pergantian hanya dapat dilakukan untuk jabatan yang kosong.

Sementara jabatan yang sudah terisi tidak mesti dilelangkan secara terbuka. ”Secara normatif kebijakan bertentangan dengan aturan hukum berlaku dan berpotensi digugat,” ungkap pakar hukum dari Universitas Khairun Ternate, Margarito Kamis.

Kendati berpotensi digugat, Margarito berpendapat, kebijakan tersebut saat ini penting dilakukan di lingkungan birokrasi di DKI Jakarta dan bisa dikembangkan ke seluruh Indonesia.

”Budaya birokrasi di Indonesia saat ini sangat memprihatinkan,” kata dia. Apalagi mekanisme pengangkatan untuk jabatan eselon, mulai dari eselon V hingga eselon I bermuatan politis serta sarat kolusi. Hal tersebut harus dibasmi dengan cara mengubah budaya pengangkatan tertutup antara pejabat berwenang dan pegawai negeri sipil (PNS) menjadi seleksi terbuka. Jika kebijakan ini diperkarakan, lanjut Margarito, itu bukan kesalahan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi).

Kesalahan terletak pada produk hukum yang dilahirkan pejabat lebih tinggi. Perkara itu akan bermuara ke Menpan dan RB serta Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). ”Mestinya dua institusi kementerian itu malu dengan produk hukum dikeluarkannya,” sebutnya. Margarito menyarankan agar potensi ini tidak terjadi lebih jauh dan dimanfaatkan pihak tertentu. Produk hukum yang lebih tinggi itu harus diubah secepatnya.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI Jakarta I Made Karmayoga mengamini ada kemungkinan gugatan hukum oleh pihak luar dianggap bagian dari proses demokrasi. ”Silakan saja melakukan gugatan. Itu hak warga negara. Kita menghargai langkah itu jika memang terjadi,” katanya.

Dia menuturkan, SE Menpan dan RB No 16/2012 hanya bersifat imbauan. Bila diikuti, lebih baik. ”Kalau tidak diikuti, tidak masalah,” ucap mantan Sekretaris Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Jakarta itu. Lebih lanjut dia menjelaskan, lelang jabatan yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta merupakan sebuah terobosan untuk pembaharuan birokrasi.

Semangatnya untuk menciptakan Jakarta Baru. Bila memang mengalami sejumlah kekurangan, itu bisa disempurnakan. ”Ini kan baru dilaksanakan. Tentu pasti ada penyempurnaan ke depannya,” tuturnya. Sebetulnya, sambung I Made, prinsip dari seleksi terbuka untuk jabatan lurah dan camat itu untuk pemetaan profil pegawai negeri sipil (PNS) di Pemprov DKI Jakarta.

Profil itu akan menjadi database BKD untuk mengoptimalkan potensi PNS. Jika peserta seleksi tidak mendapatkan salah satu kursi jabatan dari 311 yang diperebutkan, PNS itu bisa diarahkan untuk jabatan lain pada satuan kerja perangkat daerah (SKPD) lainnya. Ketika ada pejabat yang gagal memenuhi target setelah diangkat menjadi lurah atau camat, pengganti dapat diambilkan dari PNS lain yang sudah mengikuti proses seleksi. ”Apa yang kami dilakukan tidak ada salahnya. Inidemikemajuandan perbaikan budaya di lingkungan birokrasi,” tandasnya.
(ded)

berikan komentar anda

Login untuk komentar

Login
0 komentardisclaimer

    berita lainnya

    Baca Juga

    Golkar Sumut Bungkam Atas Pelecehan yang Dilakukan Kadernya