SBY Diyakini Tak Batalkan Qanun Bendera Aceh

Rabu, 17 April 2013 21:10 wib | Salman Mardira - Okezone

Bendera GAM berkibar di Aceh Barat (Dok: Ofan Torang/Sindo TV) Bendera GAM berkibar di Aceh Barat (Dok: Ofan Torang/Sindo TV) BANDA ACEH - Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) meyakini Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tak akan membatalkan Qanun Nomor 3 Tahun 2013 tentang Bendera dan Lambang Aceh.

"Kami yakin pak presiden tidak akan melakukannya (membatalkan), beliau itu orangnya sangat bijak, tidak segegabah itu," kata Ketua Komisi A DPRA, Adnan Beuransyah kepada wartawan di Banda Aceh, Rabu (17/4/2013).

Pihaknya bersama eksekutif Aceh, lanjut Adnan, akan terus menempuh jalan diplomasi untuk merasionalkan pemahaman-pemahaman yang salah terkait bendera dan lambang Aceh. "Kita coba memberi satu rasionalisasi buat mereka," ujarnya.

Ditanya soal jika nanti presiden tetap membatalkan qanun itu, Adnan menyebutkan, pihaknya tetap akan menempuh jalur hukum, salah satunya adalah melakukan judicial review atau penijauan kembali ke Mahkamah Agung (MA).

"Kalau presiden membatalkan sebuah qanun itu bisa di judicial review ke Mahkamah Agung, atas dasar apa dia membatalkan," tukas Adnan.

Kalau berdasarkan PP Nomor 77 karena dianggap bendera dan lambang itu sebagai simbol separatis, Adnan menilai, PP itu jelas bertentangan dengan Undang-Undang lebih tinggi yakni UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

Menurutnya dalam UU itu jelas ditegaskan bendera Aceh bukan simbol kedaulatan. Sejak MoU damai antara RI-GAM ditandatangani di Helsinki, maka seluruh simbol dan orang-orang GAM diintegrasikan dalam NKRI. "Tidak ada lagi separatis," ujarnya. (put)

Download dan nikmati kemudahan mendapatkan berita melalui Okezone Apps di Android Anda.

BERIKAN KOMENTAR ANDA

BACA JUGA »