Rakyat Tak Bisa Dibohongi dengan BLT

JAKARTA - Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang akan digelontorkan sebagai solusi naiknya harga Bahan Bakar Minyak (BBM), menjelang Pemilu 2014, dinilai hanya akan menguntungkan pemerintah.

Hal itu disampaikan Manajer Pemantauan Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR), Masykurudin Hafidz. Kabar yang beredar, kebijakan itu akan kembali diberlakukan pada rencana kenaikan BBM sekira Rp2.000 pada tahun ini.

”BLT ini jauh lebih berbahaya, selain bahwa membutuhkan APBN-P sebagai jalan prosedural, juga sebagai preseden mengulangi kejadian jelang Pemilu 2009 yang lalu,” ujarnya melalui pesan singkat kepada Okezone, Selasa 16 April.

Nuansa politis pembagian BLT sangat kental dan diakui efektif karena membekas di kalangan masyarakat. “Tapi ingatlah, sekarang sudah tidak lagi zamannya politik uang. Rakyat sudah mulai cerdas memilih karena belajar dari politik uang. Uang boleh diterima, tapi memilih nanti dulu. Beberapa pilkada sekarang mulai menunjukkan itu. Jadi, rakyat sudah tidak bisa lagi dibohongi,” tegasnya.

Hal senada sebelumnya dinyatakan Wakil Ketua DPR RI, Pramono Anung. Dia menilai pembagian BLT sebagai solusi kenaikan harga BBM hanya untuk menguntungkan kekuasaan menjelang Pemilu 2014.

"Dalam praktiknya yang membagi itu instrumen kekuasaan dan dalam praktiknya yang diuntungkan itu instrumen kekuasan. Kenapa rencana kenaikan itu tidak direncanakan dalam waktu-waktu yang kemarin ketika tidak sedang menghadapi pemilu, kenapa malah dipepetkan dengan pemilu kemudian BLT-nya. Ini kan mengulangi yang dilakukan 2008-2009," ujar Pramono.

Menurut Pramono, orang yang tidak mampu jangan dikasih solusi BLT karena bersifat jangka pendek, melainkan pemerintah harus memberikan solusi jangka panjang. "Artinya, masyarakat yang tidak mampu itu bukan semata-mata diberi uang kas yang satu bulan mungkin akan habis. Tapi bagaimana mereka diberikan infrastruktur di daerah masing-masing yang bermanfaat bagi masyarakat tidak mampu," tegasnya.

Politikus PDIP itu mengaku sampai hari ini DPR belum menerima keputusan pemerintah soal kenaikan harga BBM. "Kami ikuti rapat-rapat dengan pemerintah di Cipanas dan sebagainya. Jadi kalau ada rencana ada kenaikan harap disampaikan secara resmi dan tidak dipolemikan. Kalau dipolemikan ini akan makin panjang. Ada orang yang menikmati itu," tegasnya.

News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.