Logo PDIP di Surat Suara Pilgub Bali, Kubu Pastika Geram

Logo PDIP pada gambar pasangan PAS (Foto: Rohmat/Okezone)

Logo PDIP di Surat Suara Pilgub Bali, Kubu Pastika Geram
DENPASAR - Pencantuman logo PDIP pada surat suara Pemilihan Gubernur Bali di gambar pasangan Anak Agung Ngurah Gde Puspayoga-Dewa Nyoman Sukrawan diprotes tim pemenangan pasangan Made Mangku Pastika-Ketut Sudikerta.

Tim Pemenangan pasangan Pastika-Sudikerta (PastiKerta) yang diusung koalisi sembilan partai politik dimotori Partai Demokrat, melayangan protes ke KPU Bali karena surat suara dengan logo partai menyalahi ketentuan sehingga mendesak KPU mengambil tindakan.

"Panwaslu sudah melakukan kajian dan dinyatakan tidak sesuai ketentuan peraturan KPU," tegas anggota Tim Pemenangan Pasti-Kerta, Ketut Ngastawa, Selasa (23/4/2013).

Dia meminta semua pihak mematuhi ketentuan hukum yang berlaku.

Sebelumnya, kesepakatan memasang logo PDIP pada surat suara pasangan nomor urut 1 Puspayoga-Sukrawan (PAS) itu telah ditandatangani Sekretaris Pemenangan Pasti-Kerta, Komang Purnama.

Ketua Panwaslu Bali, Made Wena, menyatakan, gambar surat suara paket yang diusung PDIP menggunakan format sesuai ketika mendaftar ke KPU Bali.

Saat itu, kata Wena, format surat suara logo PDIP hanya berupa pin kecil di dada calon wakil gubernur Sukrawan, namun setelah dicetak logo partai berubah menjadi besar di tengah kedua kandidat.

"Jadi harus dikembalikan ke format awal," kata Wena menyarankan sembari mengutip Pasal 6 ayat 2 Peraturan KPU Nomor 66 Tahun 2009,  yang mengatur surat suara berisi foto, nama kandidat dan nomor urut.

Menanggapi keberatan kubu lawan, Wakil Ketua Tim Pemenganan PAS, Nyoman Sudiantara, berdalih saat pendaftaran ke KPU hanya gambar awal dan terus mengalami perubahan.

"Kami sudah sampaikan ke KPU dan diketahui Tim Pasti-Kerta. Ada tanda tangan kesepakatan hasil akhir di atas materai," tegas Sudiantara.

Sudiantara menegaskan, simbol partai dalam surat suara PAS merupakan hal prinsip bagi PDIP bahkan sudah harga mati. Tidak ada landasan yang melarang penggunaan simbol partai. Apalagi sudah ada penandatanganan kesepakatan oleh kedua tim soal itu.

"Ya kalau kemudian ada ribut di internal mereka, bukan salah kami dong," kata pengacara senior itu.
(tbn)

berikan komentar anda

Login untuk komentar

Login
0 komentardisclaimer

    berita lainnya

    Baca Juga

    Motif Bunuh Diri Kades dan Keluarga Mulai Terkuak