Waspada Bank Jateng Jadi Bancakan Jelang Pilgub

|

Ilustrasi (Dok Okezone)

Waspada Bank Jateng Jadi Bancakan Jelang Pilgub

JAKARTA - Para wakil rakyat dan warga Jawa Tengah diingatkan untuk segera mengawasi kesepakatan diam-diam mengucuri Bank Jawa Tengah dengan dana triliunan rupiah yang tepat dilakukan sebelum momentum pemilihan gubernur.

 

Direktur Investigasi dan Advokasi Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra), Uchok Sky Khadafi, mengatakan kesepakatan demikian rawan terhadap menjamurnya kredit macet yang ujungnya merugikan masyarakat pembayar pajak.

 

Hal itu disampaikan Uchok terkait rencana kebijakan Pemerintah Provinsi Jateng mengambil sebuah keputusan strategis yakni berencana menyuntikan modal ke Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah senilai Rp1,5 triliun, jelang momentum Pilgub.

 

Menurut Uchok, kesepakatan antara Pemerintah Provinsi dengan 35 Pemerintah kabupaten/kota di Jateng adalah mengenai  modal dasar Bank Jateng ditetapkan sebesar Rp1,5 Triliun. Dan masalah modal dasar inilah yang diperkuat dengan Keputusan hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) Bank Jateng yang digelar pada 15 Januari 2013 lalu.

 

Tercatat pada tahun 2011, simpanan nasabah bank itu sebesar Rp19,3 Triliun, dan pada tahun 2012 naik menjadi Rp 25,7 Triliun. Simpanan nasabah itu, oleh Bank Jateng dikreditkan kepada debitor sebesar Rp13,6 triliun pada tahun 2011, dan sebesar Rp15 triliun untuk tahun 2012.

 

Namun yang harus dicatat adalah kredit yang diberikan Bank Jateng kemacetannya cukup besar, dan setiap tahun selalu meningkat. Berdasarkan data Fitra, pada tahun 2008, kredit macet dan bermasalah sebesar Rp20,7 miliar, pada tahun 2009 naik jadi Rp 33 miliar, pada 2010 menjadi Rp 62,9 Miliar, pada tahun 2011 menjadi Rp 141,2 Miliar, dan pada tahun 2012 lalu menjadi Rp 158,5 Miliar.

 

"Makanya publik juga perlu mengawasi kredit macet dan bermasalah pada Bank Jateng yang setiap tahun selalu meningkat," tegas Uchok di Jakarta.

 

"Jangan terulang lagi seperti yang pernah dilakukan oleh Bank Jateng kantor cabang Koordinator Semarang atas pemberian kredit proyek kepada empat debitur senilai Rp 1,8 miliar untuk proyek pemerintah. Dan ternyata, proyek pemerintah tersebut tidak ada dalam Daftar Pelaksanaan Anggaran pemerintah kota semarang tahun 2011 alias bodong,” imbuhnya.

 

Terkait Pilgub Jateng yang akan dilaksanakan, menurut Uchok, bisa saja pendukung kandidat gubernur tertentu dari kalangan pengusaha mengunakan modus seperti di atas.

"Kami mendesak DPRD seluruh Jateng dan publik harus mengawasi kredit yang diberikan Bank Jateng kepada debitor. Kalau tidak, bisa-bisa uang publik yang disimpan di Bank Jateng sebesar Rp25,7 triliun untuk tahun 2012  secara pelan-pelan menguap sebagai harga yang harus dibayar karena membiarkan kesepakatan diam-diam pejabat,” ingatnya.

 

Berdasarkan informasi yang dihimpun, Pemprov Jateng baru saja mengambil sebuah keputusan strategis yakni berencana menyuntikan modal Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah senilai Rp1,5 triliun. Keputusan itu merupakan salah  satu hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) Bank Jateng yang digelar pada 15 Januari 2013 lalu.

 

Pemprov Jateng yang memiliki saham sebesar 65 persen di Bank Jateng menyetujui perubahan anggaran dasar bank tersebut khusus pada poin modal dasar. Perubahan yang dimaksud adalah modal dasar Bank Jateng ditetapkan menjadi Rp3 triliun dari sebelumnya Rp1,5 triliun. Penambahan modal senilai Rp1,5 triliun itu akan dilakukan secara bertahap mulai tahun ini hingga 2017 mendatang.

 

Sehubungan dengan hal ini, Bank Jateng akan meminta penambahan modal Rp150 miliar pada tahun ini kepada para pemegang saham, terutama Pemprov Jateng. Selanjutnya pada 2014, ada rencana penambahan modal sebesar Rp170 miliar, pada 2015 sebesar Rp195 miliar, pada 2016 Rp235 miliar dan finalnya Rp750 miliar pada 2017.

 

Keputusan strategis bernilai triliunan tersebut diketahui tidak dipublikasikan kepada masyarakat luas. Lazimnya perbankan nasional, hasil RUPS umumnya publikasikan lewat media cetak. Bahkan hasil RUPS Luar Biasa tersebut juga tidak ada di situs resmi dari Bank yang berdiri pada 1963 ini.

 

Setali tiga uang, Pemprov Jateng juga tidak mengumumkan hasil RUPS tersebut. Padahal di Pemprov Jateng ada dua orang yang diyakini mengetahui pasti soal Bank Jateng, yakni Bibit Waluyo dan Hadi Prabowo.

 

Keputusan RUPS Bank Jateng adalah keputusan para pemegang saham, dalam hal ini Pemprov Jateng yang dipimpin oleh Bibit Waluyo selaku Gubernur. Selain itu Hadi Prabowo adalah Sekda Provinsi Jateng yang juga Komisaris Utama Bank Jateng sejak 2009 lalu. Hadi Prabowo adalah wakil dari Pemprov Jateng untuk mengawasi Bank yang dipimpin oleh Hariyono sebagai Direktur Utama itu.

 

Tentunya menjadi pertanyaan keputusan strategis bernilai triliunan diambil sekitar empat bulan sebelum Pilgub Jateng.  Padahal, keputusan tersebut diambil di RUPS Luar Biasa yang tidak harus digelar pada awal tahun.

 

Sebagai informasi, praktik pemberian under table fee dari BPD kepada pejabat Pemda sering terjadi. Bahkan, Komisi Pemberantasan Korupsi pernah menemukan ada pemberian fee senilai Rp360 miliar dari enam BPD kepada pejabat Pemda.

 

Salah satu dari enam BPD tersebut adalah Bank Jateng yang diketahui pernah menyetorkan fee senilai Rp51 miliar kepada oknum pengambil keputusan setempat

 

Menurut KPK kala itu pemberian fee tersebut dimaksudkan agar Pemda mau menempatkan dananya ataupun mengambil keputusan yang demi kepentingan bank tersebut.

(ful)

berikan komentar anda

Login untuk komentar

Login
0 komentardisclaimer

    berita lainnya

    Baca Juga

    Mulai 1 November Harian Jurnas Ditutup