Kuasa Hukum Sesalkan Penetapan Buron Susno

|

Mantan Kabareskrim Komjen (Purn) Susno Duadji (Foto: Okezone)

Kuasa Hukum Sesalkan Penetapan Buron Susno

JAKARTA - Penasehat hukum mantan Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Polri Komjen Pol (Purn) Susno Duadji menanggapi dingin soal penetapan status buronan terhadap kliennya oleh Kejaksaan Agung (Kejagung).

Salah satu kuasa hukum Susno, Friedrich Yunadi mengatakan, penetapan status tersebut adalah hak Kejagung sebagai lembaga penegak hukum.

"Adalah hak Kejagung menetapkan siapa pun sebagai DPO (Daftar Pencarian Orang) atau dicekal, asal masih dalam koridor hukum yang sah," ujar kuasa hukum Susno, Friedrich Yunadi kepada Okezone di Jakarta, Minggu (28/4/2013) malam.

Namun, lanjut Friedrich, belum pernah ada undang-undang yang mengatur eksekutor diberi kewenangan untuk menangkap pihak yang mau dieksekusi. Menurutnya, penetapan DPO atau pun pencekalan tersebut terasa sangat berlebihan.

"Apalagi dicekal atau dimasukkan dalam daftar DPO. Janganlah menciptakan undang-undang semu, hormati dan patuhilah undang-undang," tegasnya.

Sebelumnya, Kejaksaan Agung (Kejagung) resmi menetapkan Susno sebagai buronan, dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) lantaran sudah mangkir dalam tiga panggilan jaksa sebelumnya.

"Benar, Susno sudah resmi buron, karena dipanggil tiga kali tidak hadir maka Kejagung menetapkan Susno sebagai buron," ujar Wakil Jaksa Agung Darmono, saat dikonfirmasi kemarin.

Seperti diketahui, Susno dijemput paksa di salah satu rumahnya di kawasan Bukit Dago Resort, Kecamatan Cimenyan, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, pada Rabu, 24 April 2013, sekira pukul 10.20 WIB.

Eksekusi dilakukan oleh tim gabungan dari Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta, Kejati Jawa Barat, dan Kejaksaan Negeri (Kejari) Bandung, menggunakan sekira 10 mobil.

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah memutuskan Susno bersalah dalam dua perkara korupsi, yakni kasus penanganan perkara PT Salmah Arowana Lestari (SAL) dan kasus dana pengamanan Pilkada Jawa Barat 2008.

Terkait PT SAL, dia didakwa karena menerima hadiah Rp500 juta untuk mempercepat penyidikan kasus itu. Saat itu dia menjabat sebagai kabareskrim. Sedangkan saat dirinya menjabat sebagai Kapolda Jabar, dia memotong dana pengamanan sebesar Rp4,2 miliar untuk kepentingan pribadi.

Atas perbuatannya, Susno diganjar hukuman 3,5 tahun penjara. Mendapat vonis ini, Susno lantas mengajukan Kasasi. Namun, MA menolak kasasi Susno. Susno juga sudah tiga kali mangkir dari panggilan Kejaksaan.

(put)

berikan komentar anda

Login untuk komentar

Login
0 komentardisclaimer

    berita lainnya

    Baca Juga

    Demokrat Akan Jadi Idola di 2019 Jika Dipimpin SBY