UN Sesuai Standar Nasional Pendidikan

|

Ilustrasi: suasana ujian nasional. (Foto: Okezone)

UN Sesuai Standar Nasional Pendidikan

JAKARTA - Pada rapat kerja DPR RI dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) akhir pekan lalu, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) M Nuh bersikeras, UN 2013 sesuai prosedur operasi standar (POS). Padahal, UN tahun ini, khususnya pada jenjang SMA/sederajat sarat dengan kekacauan.

Pernyataan Mendikbud di hadapan anggota Komisi X DPR RI tersebut ditegaskan kembali oleh Ketua Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) Moehammad Aman Wirakarta Kusumah. Menurut Aman, pelaksanaan UN tahun ini sesuai acuan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.

"Produk undang-undang itu yang menjadi acuan dalam mengkaji keabsahan proses UN," kata Aman, dalam konferensi pers tentang Keabsahan UN 2013, di Ruang DSS, Gedung A lantai 2 Kemendikbud, Senayan, Jakarta, Senin (29/4/2013).

Selain PP tentang Standar Nasional Pendidikan, pengkajian keabsahan UN juga mempertimbangkan Peraturan Mendikbud Nomor 3 Tahun 2013 tentang kriteria kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan dan penyelenggaraan ujian sekolah/madrasah/pendidikan kesetaraan dan ujian nasional; Keputusan Mendikbud nomor 055/P/2013, tanggal 12 April 2013 tentang panitia UN tingkat pusat tahun pelajaran 2012/2013; peraturan BSNP nomor 0020/P/BSNP/I/2013 tentang prosedur operasi standar penyelenggaraan UN SMP/Madrasah Tsanawiyah, SMPLB, SMA/MA, SMALB, SMK, serta pendidikan kesejahteraan program paket A, paket B, paket C, dan paket C kejuruan; dan surat edaran ketua BSNP tanggal 14 April 2013, perihal penggeseran jadwal pelaksanaan UN tahun 2013 di 11 provinsi.

"Kami juga merujuk pada surat edaran ketua BSNP 14 April 2013, perihal penyimpanan dan pengamanan naskah UN tahun pelajaran 2012/2013 serta surat edaran ketua BSNP lainnya tentang penggandaan dan distribusi naskah UN," imbuh Aman.

Aman menjelaskan, keabsahan UN 2013 tingkat SMA/sederajat didukung dengan peraturan BSNP nomor 0020/P/BSNP/I/2013 tentang POS UN. Aturan ini disusun BSNP untuk pelaksanaan UN dalam situasi dan kondisi normal.

Namun, kata Aman, pada saat terjadi situasi yang tidak diinginkan, yang dalam hal ini dipicu oleh ketidakmampuan salah satu percetakan dalam menyelesaikan pekerjaannya, maka berdasarkan peraturan tersebut pula, BSNP membuat keputusan untuk menetapkan langkah-langkah yang belum diatur dalam POS UN.

Langkah-langkah ini diambil setelah BSNP berkonsultasi dengan pemerintah (Kemendikbud) serta dengan memperhatikan pemenuhan hak siswa dalam mengikuti UN; variasi soal antara zona tengah, zona barat, dan zona timur; serta adanya 20 variasi soal di setiap ruang ujian.

Langkah-langkah yang diambil tersebut, ujarnya, adalah penggeseran jadwal pelaksanaan UN SMA sederajat di 11 provinsi dan penggandaan naskah soal UN dengan fotokopi yang dikoordinasikan perguruan tinggi dan disaksikan oleh Dinas Pendidikan dan Kepolisian.

"Selain itu, Majelis Rektor Perguruan Tinggi Negeri Indonesia (MRPTNI) menyatakan bahwa pelaksanaan UN SMA sederajat telah mengikuti prosedur yang ditetapkan didalam POS dan surat edaran BSNP di atas. Dengan demikian, pelaksanaan UN SMA sederajat adalah sah," tutur Aman.

(rfa)

berikan komentar anda

Login untuk komentar

Login
0 komentardisclaimer

    berita lainnya

    Baca Juga

    Setelah Anaknya Dikubur, Ibu Ini Alami Perampokan