Kepala BPN Serahkan 17.680 Sertifikat di Makassar

|

Kepala BPN Serahkan 17.680 Sertifikat di Makassar

JAKARTA - Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Hendarman Supandji menyerahkan sertifikat tahap pertama tahun 2013 sebanyak 17.680 buah kepada masyarakat, Polda Sulsel, Kodam Wirabuana, Dinas Perhubungan dan instansi pemerintah lainnya di Makassar.

 

Penyerahan sertifikat dilakukan secara simbolik oleh Kepala BPN kepada 46 penerima di halaman rumah jabatan Gubernur Sulawesi Selatan.  “17 ribu lebih sertifikat ini merupakan hasil kerja Kanwil BPN Sulawesi Selatan sejak Januari 2013 hingga sekarang. Ini merupakan hasil kerja luar biasa dari segenap jajaran BPN Sulsel. Total target tahun ini 38 ribu sertifikat tanah di Sulawesi Selatan,” kata Hendarman melalui keterangan tertulis.

 

Hendarman menjelaskan, untuk seluruh wilayah Indonesia terdapat sekitar 85 juta bidang tanah yang perlu disertifikatkan. Hingga saat ini baru 45 juta bidang yang sudah diberikan sertifikat. Karena itu, jajaran BPN RI akan bekerja lebih cepat untuk memberikan pelayanan sertifikat tanah yang lebih baik kepada masyarakat.

 

Dalam kesempatan ini, Hendarman kembali juga menyinggung dua tugas yang diberikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kepadanya dalam memimpin BPN. “Presiden memberi saya dua tugas yaitu mengurangi sengketa dan ingat kepada orang kecil,” ujarnya. 

 

Karena itu, BPN kata Hendarman akan terus menggalakkan program-program pro-rakyat yang selama ini sudah berjalan. Program-program tersebut di antaranya sertifikat prona gratis, program jemput bola layanan sertifikat tanah untuk rakyat, dan program one day service.

 

Mantan Jaksa Agung RI ini juga menekankan kembali prinsip dasar bahwa tanah merupakan sumber kesejahteraan dan kemakmuran bagi rakyat. Karena itu, tanah harus dihindarkan dari spekulasi.

 

Sejalan dengan penggalakan program pro-rakyat tersebut, BPN juga akan mempertimbangkan  Hak Guna Usaha bagi perusahaan atau holding perusahaan yang telah memiliki HGU cukup luas. “Saya juga akan meminta agar pemegang HGU mengembangkan konsep plasma dan inti agar bermanfaat bagi masyarakat,” tegasnya.

 

Pemegang HGU diminta untuk memanfaatkan tanahnya sebaik-baiknya dan tidak menelantarkan tanah tersebut. “Apabila ditelantarkan saya akan mempertimbangkan untuk mencabut HGU-nya,” cetusnya.

 

Sementara itu, Kepala Kanwil BPN Sulawesi Selatan, Elfachri Budiman mengatakan 17.680 sertifikat yang dibagikan di antaranya terdiri dari prona 11.282 bidang, redistribusi  tanah untuk rakyat miskin 2942 bidang, usaha kecil menengah (UKM) 465 bidang, nelayan 469 bidang, masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) 75 bidang, instansi pemerintah 474 bidang, Larasita 1.097 bidang, wakaf 73 bidang dan sisanya 803 untuk pertanian.

 

Elfachri juga mengakui sengketa tanah cukup banyak di wilayah kerjanya. “Kita telah menyelesaikan 220 sengketa lewat mediasi dan gelar perkara,” ucapnya.

(ful)

berikan komentar anda

Login untuk komentar

Login
0 komentardisclaimer

    berita lainnya

    Baca Juga

    Ledakan Tambang di Malaysia, Dua WNI Tewas