DKPP Diminta Periksa Peraturan KPU Nomor 14 dan 15

|

DKPP Diminta Periksa Peraturan KPU Nomor 14 dan 15
JAKARTA- Carut marutnya verifikasi administrasi partai politik (Parpol) dan verifikasi faktual anggota Parpol sudah terlihat sejak awal tahapan pemilu. 

Indikasinya adalah lahirnya pengganti Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) No 11 tahun 2012 yang memuat tentang jadwal pemberitahuan hasil verifikasi administrasi kepada pimpinan Parpol yakni dari tanggal 23 sampai 25 Oktober 2012.


"Pengganti peraturan itu adalah PKPU Nomor 14 dan PKPU No 15 tahun 2012 yang didaftarkan KPU ke Kementerian Hukum dan HAM pada tanggal 31 Oktober 2012. Namun oleh Menteri hukum dan HAM,  PKPU tersebut diundangkan tanggal 25 Oktober 2012. PKPU itu merupakan  siasat untuk menjustifikasi pelanggaran KPU yang mengumumkan pemberitahuan lolos tidaknya Parpol dari sisi verifikasi administrasi yang diumumkan tanggal 28 Oktober 2012," ujar Ketua pendiri Indonesia Audit Watch (IAW) Junisab Akbar dalam keterangannya Sabtu (4/5/2013).

Junisab menambahkan, PKPU Nomor 11 sudah tegas menyatakan bahwa batas akhir verifikasi administrasi Parpol adalah tanggal 22 Oktober dan pemberitahuan dilakukan KPU tanggal 23 Oktober 2012. Namun itu tidak dijalankan. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP) pun didesak untuk meneliti aturan tersebut.

Junisab mengatakan Partai Pengusaha dan Pekerja Indoensia (PPPI) mendapatkan data-data Parpol yang tidak lolos verifikasi administrasi sebelum tanggal 23 Oktober. Tetapi ternyata ada yang tidak lolos didata itu, kemudian diumumkan lolos oleh KPU pada tanggal 28 Oktober 2012. 
Kata Junisab, tanggal perbaikan verifikasi administrasi adalah tanggal 22 Oktober 2012. Jadi, dalam rentang waktu tanggal 23 sampai 27 Oktober 2012 telah terjadi dugaan manipulasi data verifikasi administrasi Parpol sehingga dugaan PPPI menjadi benar adanya.

"Jadi pernyataan KPU di dalam sidang DKPP beberapa waktu lalu yang mengatakan bahwa perbaikan verifikasi adminitrasi adalah sampai tanggal 28 Oktober adalah pernyataan yang keliru. Sesungguhnya KPU diduga mengeluarkan PKPU Nomor 14 dan PKPU Nomor 15 adalah sebagai suatu siasat sehingga mereka bisa mengumumkan 4 Parpol yang tidak lolos verifikasi administrasi menjadi lolos pada tanggal 28 Oktober 2012 seperti yang disinyalir PPPI," ujarnya.

Mantan anggota DPR RI dari Partai Bintang Reformasi (PBR) itu menambahkan, kalau dihubungkan dengan sistem verifikasi faktual keanggotaan Parpol, maka baru pertama ini sampling 10 persen anggota Parpol yang akan diperiksa KPU Kabupaten/Kota dilakukan secara tertutup dan hasil sampling dinyatakan menjadi rahasia Negara.

"Padahal, apabila sampling dilakukan secara terbuka di depan umum seperti yang dilakukan sebelum periode KPU ini, dapat dipastikan bahwa Parpol yang tidak lolos verifikasi administrasi tidak akan bisa lolos verifikasi faktual. Sebab masyarakat akan tahu apakah Parpol itu punya anggota atau tidak," imbuhnya.

Sementara itu Direktur Sinergi Masyarakat untuk Demokrasi Indonesia (Sigma), Said Salahuddin menambahkan, PKPU Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas PKPU Nomor 07 Tahun 2012 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014 diubah dengan PKPU Nomor 14 dan 15 tahun 2012.

"Perbuatan tersebut diduga dilakukan untuk menyiasati agar pengumuman hasil verifikasi administrasi Parpol yang disampaikan oleh KPU pada tanggal 28 Oktober 2012 memiliki legalitas," tutupnya. (ugo)

berikan komentar anda

Login untuk komentar

Login
0 komentardisclaimer

    berita lainnya

    Baca Juga

    Bule Korban Pembunuhan 'Dijenguk' Putranya dari Australia