Laporan Fahri ke Polisi Bukan Atas Nama PKS

Senin, 13 Mei 2013 17:12 wib | Susi Fatimah - Okezone

Anggota Dewan Syuro PKS Tifatul Sembiring (Foto: Heru/Okezone) Anggota Dewan Syuro PKS Tifatul Sembiring (Foto: Heru/Okezone) JAKARTA - Wakil Sekjen DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Fahri Hamzah melaporkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ke Mabes Polri terkait penyitaan mobil-mobil mewah yang diduga hasil pencucian uang Luthfi Hasan Ishaaq.

Anggota Majelis Syuro PKS, Tifatul Sembiring, menegaskan laporan Fahri itu bukanlah sikap resmi partai, melainkan pelaporan secara pribadi.

"Ya itu Fahri Hamzah, (sebelumnya) dia berdebat dengan Johan Budi (Juru Bicara KPK) di televisi," ujar Tifatul usai menghadiri peresmian Indonesia Jurnalis Forum di Kantor PP Muhamadiyah Jakarta, Senin (13/5/2013).

Apakah PKS tidak khawatir citranya jatuh karena melawan KPK dengan melaporkan ke Mabes Polri? Tifatul enggan menjelaskan. "Tanyakan ke Fahri. Yang melaporkan Fahri. Tapi saya pikir so far selama prosedurnya prosedur hukum ya dipahami juga dong," tutur Menteri Komunikasi dan Informatika itu.

Kendati Fahri telah melaporkan kasus tersebut ke jalur hukum, Tifatul tetap mendukung langkah koleganya itu.

"Selama ini KPK juga bilang kalau seandainya PKS tidak puas, silakan PKS tempuh prosedur hukum. Itu kan prosedur hukum. Itu bukan hukum rimba, bukan premanisme. Belum tentu dikabulin juga laporannya. Tapi prosedur ditempuh," kata Tifatul.

Sebelumnya, Fahri Hamzah melaporkan KPK dengan dugaan melakukan pelanggaran prosedur saat melakukan penyegelan mobil di kantor DPP PKS, Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan.

Ketika akan melakukan penyitaan, penyidik seharusnya memperkenalkan diri dan menyerahkan surat penyitaan kepada yang bersangkutan yakni Lutfhi atau melalui pengacaranya. Tetapi itu tidak dilakukan, karena saat penyegelan penyidik memaksa masuk dan melakukan perbuatan tidak menyenangkan. Sehingga melanggar KUHAP.

Sementara itu, untuk pelaporan terhadap Juru Bicara KPK, Johan Budi, Fahri melaporkan atas tindakan dan perbuatan tidak menyenangkan karena telah mencemarkan nama lembaga PKS.

"Misalnya. Ada penandatangan sita oleh security. Mereka datang bawa surat, yang dibawa bukan surat sita tapi surat undangan pemeriksaan Hilmi (Ketua Dewan Majelis Syuro PKS, Hilmi Aminudin) dan Anis matta (Presiden PKS)," kata Fahri Hamzah. (ded)

Download dan nikmati kemudahan mendapatkan berita melalui Okezone Apps di Android Anda.

BERIKAN KOMENTAR ANDA

BACA JUGA »