ICW: Demokrat Tidak Transparan

|

Partai Demokrat (Foto: Dok Okezone)

ICW: Demokrat Tidak Transparan

JAKARTA - Indonesia Corruption Watch (ICW) mencatat, dari sembilan partai politik peserta Pemilu 2009, hanya Partai Demokrat yang menolak memberikan laporan keuangannya secara transparan.

Menurut Peneliti Hukum pada Divisi Hukum dan Monitoring Peradilan ICW Donald Fariz, PKS, PPP, PKB, PAN, PDIP dan Golkar bersedia memberikan laporan keuangannya. Tiga di antaranya mengakui mendapat sumbangan dari pihak ketiga, baik perorangan maupun institusi.

"Awalnya dari 9 parpol yang kami berikan surat untuk menyerahkan laporan keuangannya, tidak ada satu pun yang menanggapi permintaan kami untuk melakukan transparansi anggaran parpol itu," ungkap Donal dalam diskusi dengan tema 'Rapor Merah Laporan Keuangan Parpol,' di Kantor ICW, Jakarta, Selasa (21/5/2013).

Selanjutnya, ICW melakukan gugatan kepada sembilan parpol tersebut melalui Komisi Informasi Pusat (KIP). Donal mengaku, pada tahap mediasi PKS dan PKB memberikan semua laporan keuangannya termasuk pemasukan anggaran yang bersumber dari APBN dan APBD, serta pihak ketiga. Sedangkan, PDI Perjuangan dan Golkar hanya memberikan laporan dana keuangan dari APBN saja.

"Untuk Hanura, mereka meminta waktu lima bulan untuk audit anggaran internal. Sehingga, hanya empat parpol yang memberikan informasi di tahap mediasi," terangnya.

Kemudian di tahap ajudikasi, ada tiga partai yang dinyatakan kalah di proses ini, yakni Demokrat, PAN dan PPP. "Tapi sampai dengan hari ini hanya Demokrat yang tidak memberikan informasi keuangannya. Ini memberi catatan serius dan menjadi kecurigaan publik," tegasnya.

Donal menggarisbawahi, keengganan Partai Demokrat untuk membuka laporan keuangannya secara transparan memperlihatkan belum adanya pola partai ini untuk menjadi partai terbuka.

"Sejak 2004, bahkan, sekarang sudah berganti Ketua Umumnya dari Anas ke SBY tapi tidak akan mengganti sistem keterbukaan mereka dan mereka tidak mengganti pola sebagai partai terbuka," paparnya.

"Menurut saya ini miris dan Demokrat tidak akan berubah menjadi lebih baik, karena hal-hal mendasar tidak dibuka kepada masyarakat," sambungnya.

Dia berpendapat, kondisi ini membat publik semakin yakin, jika partai politik takut membuka itu. Pasalnya, memang banyak uang panas dan proyek negara yang dijadikan instrumen untuk menghasilkan uang.

"Kalau mengacu pada sumber pendanaan partai di negara kita ini bahwa pasti dikontrol oleh dua orang, yakni ketua umum dan bendahara umum. Dua titik ini menjadi sentral banyaknya uang panas yang diduga masuk ke partai," tuntasnya.

(ded)

berikan komentar anda

Login untuk komentar

Login
0 komentardisclaimer

    berita lainnya

    Baca Juga

    UGM Pasang Alat Deteksi Longsor di Banjarnegara