JAKARTA- Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P), tahun anggaran 2013 berpeluang dijadikan "lahan" partai politik untuk mendapatkan dana tambahan pembiayaan parpol jelang pemilu.
Peneliti divisi korupsi ICW, Abdullah Dahlan mengatakan, APBN-P rawan diselewengkan, karena pengawasannya tidak terlalu ketat dan waktunya singkat.
"Di awal tahun 2013 tidak terlalu kelihatan, tapi akan meningkat melalui APBN-P dan ruang pola penyiasatan pemanfaatan kebijakan melalui APBN-P itu potensial terjadi," jelas Dahlan kepada wartawan, di Kantor ICW, Jakarta, Selasa (21/5/2013).
Menurutnya, kelompok bisnis sadar bahwa politik itu arena yang sangat penting, apalagi menjelang pemilu. "Pasti perlu logistik, itu yang mereka manfaatkan. Kemudian, hal itu menjadi relasi bisnis politik yang tidak sehat. Akan ada simbiosis mutualisme," katanya.
Sementara itu, ICW sejak awal sudah mengingatkan potensi politisasi melalui kebijakan pemerintah. Apalagi saat ini tren kebiijakan populis menjelang pemilu jumlahnya meningkat. Misalnya, dana bergulir untuk petani dan dana UMKM, yang sifatnya populis.
"Ketika program itu diturunkan, memberi manfaat politis bagi siapapun yang mendistribusikan," pungkasnya.
(Stefanus Yugo Hindarto)
News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.