Mahasiswa Geruduk KPK Minta Usut Kasus Dugaan Korupsi APBD

Kamis, 23 Mei 2013 21:58 wib | Fahmi Firdaus - Okezone

Ilustrasi Okezone Ilustrasi Okezone JAKARTA - Puluhan Mahasiswa yang mengatasnamakan dirinya Barisan Masyarakat Mahasiswa (BM) Indonesia kembali mendatangi Gedung Komisi Pemberatasan Korupsi (KPK). Kedatangan mahasiswa tersebut untuk melaporkan dugaan korupsi APBD tahun 2011, yang diduga dilakukan Gubernur Jawa Tengah Bibit Waluyo.

"Hari ini dalam seminggu saya dan teman-teman melaporkan Bibit Waluyo ke KPK untuk yang kedua kalinya. Kalau Jumat pekan lalu kami telah melaporkan dugaan korupsi anggaran Bantuan Sosial (Bansos) tahun 2011 sebesar Rp 26,8 Miliar. Hari ini kita melaporkan lagi dugaan korupsi Gubernur Jawa Tengah Bibit Waluyo terkait APBD tahun 2011 sebesar Rp5,5 triliun, karena dikelola Gubernur dengan cara melanggar perundang-undangan," kata Presiden BM Indonesia Kholid dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (23/5/2013).

Dugaan itu kata Kholid, berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI atas laporan keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2011, terkait dengan LHP atas kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan. BPK menemukan adanya ketidak-patuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

"Ketidak-patuhan itu adalah bahagian dari perbuatan melawan hukum berbentuk penyimpangan kewenangan dan melanggar azas kepatuhan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan benar. Pokok-pokok temuan BPK itu menurut kami harus diselidiki oleh KPK," ujarnya.

Dijelaskannya, Temuan BPK atas ketidak patuhan yang menurut kami harus diselidiki KPK, adalah celah untuk menelisik pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang tidak sesuai ketentuan.

Dia menduga, penganggaran belanja barang dan jasa pada RSUD Moewardi dan Badan Ketahanan Pangan tidak sesuai dengan substansi kegiatan. "Belum lagi pelaksanaan sebagian pekerjaan belanja barang dan jasa pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral yang tidak sesuai dengan kontrak," ungkapnya.

Pelaksanaan sebagian realisasi belanja barang dan jasa untuk dihibahkan berupa kegiatan penyediaan/pengembangan sarana dan prasarana produksi perikanan tangkap pada dinas kelautan dan perikanan juga tidak sesuai dengan ketentuan. "Pelaksanaan sebagian realisasi belanja modal pengadaan peralatan mebelair, peralatan dapur dan penghias ruangan pada Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Kependudukan juga tidak sesuai dengan kontrak," jelasnya.

Menurutnya, penyertaan modal pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan.

"Berdasarkan temuan BPK tersebut, terhadap pengelolaan PAD yang tidak sesuai ketentuan mengakibatkan penerimaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yang tidak sesuai Perda adalah sebesar Rp131.567.500,00 di Dinas Pendidikan," kata Kholid.

Dia meminta KPK secepatnya menindaklanjuti laporan BM Indonesia. "KPK harus cepat menyelidiki adanya dugaan korupsi yang diduga dilakukan oleh Bibit,"pungkasnya. (ydh)

Download dan nikmati kemudahan mendapatkan berita melalui Okezone Apps di Android Anda.

BERIKAN KOMENTAR ANDA

BACA JUGA »