Freeport Harus Segera Angkat Kaki dari Papua
JAKARTA - Robohnya salah satu titik lokasi penambangan PT Freeport Indonesia di Papua beberapa waktu lalu merupakan peringatan bahwa pemerintah Indonesia harus segera menghentikan perjanjian kerja sama dengan PT Freeport. Sebab perjanjian itu tidak sepadan dengan kerugian yang dirasakan rakyat Papua.
"Peristiwa itu merupakan peringatan awal untuk freeport agar angkat kaki dari tanah Papua. Tentu peringatan bagi pemerintah kita bahwa korbannya dari rakyat Indonesia," kata Wakil Ketua DPRD Papua, Jimmy Demianus Ijie dalam sebuah diskusi di Gedung DPD, Senayan, Jakarta, Jumat (24/5/2013).
Menurut Jimmy, ada beberapa hal yang telah dilanggar oleh PT Freeport selama beroperasi di Papua. Di antaranya melakukan penambangan di lokasi-lokasi yang dikeramatkan oleh masyarakat Papua. "Seperti mata air, gunung, pohon. Itulah peringatan awal bagi freeport," sambungnya.
Selama ini, kata dia, Freeport juga kurang berkontribusi dalam peningkatan taraf pendidikan masyarakat Papua. Salah satunya Freeport tidak pernah berkontribusi terhadap peningkatan mutu dan fasilitas pendidikan di Universitas Cenderawasih.
Karenanya, Jimmy berharap agar pemerintah bisa menasionalisasi Freeport secepat mungkin. "Problemnya kita tidak punya presiden yang berani seperti Bolovia, Venezuela, Ekuador. Kita tidak punya kemauan dan kemampuan pemerintah untuk menasionalisasi," tegasnya.
(Dede Suryana)
News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.
