Pemerintah Harus Serius Tangani Kasus Chevron

|

Ilustrasi (Dok Okezone)

Pemerintah Harus Serius Tangani Kasus Chevron
JAKARTA - Pemerintah didesak tidak menganggap enteng tudingan korupsi yang disampaikan Kejaksaan Agung dalam proyek bioremediasi PT Chevron Pasific Indonesia (CPI) di sejumlah lokasi di Riau, karena kasus ini mengancam hengkangnya investor migas yang merasa tidak mendapatkan kepastian hukum.
 
Desakan tersebut disampaikan Direktur Indonesia for Public Trust, Hilmi Rahman Ibrahim, terkait penjemputan paksa pejabat bioremediasi PT Chevron Pasific Indonesia Bachtiar Abdul Fattah, dari rumahnya di Jakarta, Jumat 17 Mei 2013, yang kemudian juga diikuti dengan penahanan.
 
“Kejaksaan Agung sangat sewenang-wenang. Semua instansi pemerintah yang terkait dengan proyek bioremediasi sudah menyatakan tidak ada kerugian negara, bahkan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sudah membatalkan penetapan tersangka Bachtiar Abdul Fattah, tapi Kejaksaan Agung tetap saja memaksa seolah-olah ada kerugian negara sehingga harus mengkriminalisasi Chevron,” ujar Hilmi melalui keterangan tertulis di Jakarta, Senin (27/5/2013).
 
Dosen Jurusan Hubungan Internasional Universitas Nasional (Unas) Jakarta itu mengingatkan, pemerintah harus serius menangani permasalahan proyek bioremediasi Chevron di Riau itu, sebab investor sangat membutuhkan kepastian hukum untuk meneruskan investasinya di tanah air.
 
“Bayangkan bila sekelas Chevron menganggap tidak ada kepastian hukum di sini, lalu mereka hengkang, berapa besar kerugian kita hanya karena aparat Kejaksaan Agung yang main paksa,” tutur Hilmi.
 
Sebagaimana diketahui, dalam kerjasama pertambangan antara BP Migas dan PT Chevron Pasific Indonesia disepakati bahwa PT Chevron harus melakukan bioremediasi alias penormalan fungsi tanah paska penambangan. Perusahaan asal Amerika Serikat itu lantas menggandeng PT Green Planet Indonesia dan PT Sumigita Jaya untuk menggarapnya.
 
Namun Kejaksaan Agung menuding kasus ini tidak dijalankan alias fiktif, sementara dana terus dikucurkan. Proyek yang berjalan dari 2003 hingga 2011 itu dinilai Kejaksaan Agung terdapat indikasi pidana korupsi yang merugikan negara sebesar USD23 juta atau setara dengan Rp200 miliar dari biaya proyek yang nilainya USD270 juta.
 
Kejaksaan Agung menetapkan tujuh tersangka dalam proyek ini, yaitu lima orang dari Chevron yaitu Endah Rubiyanti, Widodo, Kukuh, Alexiat Tirtawidjaja, dan Bachtiar Abdul Fatah. Sedangkan dua tersangka lainnya, yaitu Ricky Prematusuri adalah direktur perusahaan kontraktor PT GPI, dan Herlan selaku Direktur PT Sumigita Jaya.
 
Adapun Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta pada Selasa 7 Mei 2013 telah menjatuhkan vonis pidana penjara 5 tahun dan denda Rp200 juta subsider kurungan dua bulan kepada Direktur PT Green Planet Indonesia (GPI), dan Ricky Prematuri yang menjadi kontraktor pelaksana dalam proyek bioremediasi PT CPI.
 
Pengadilan juga memvonis Herlan bin Ompu, Direktur PT GPI dengan pidana 6 tahun penjara dan denda Rp 250 juta. Sementara penetapan tersangka atas diri Bachtiar Abdul Fatah dinyatakan tidak sah dan tidak berdasar hukum.
(ful)

berikan komentar anda

Login untuk komentar

Login
0 komentardisclaimer

    berita lainnya

    Baca Juga

    BJ Habibie Dirawat di RSPAD Gatot Subroto