Mendikbud: Kurikulum 2013 Harus Jalan!

|

Mendikbud Mohammad Nuh. (Foto: Runi Sari/Okezone)

Mendikbud: Kurikulum 2013 Harus Jalan!

JAKARTA - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Mohammad Nuh mengaku beberapa fraksi partai ada yang belum menyetujui pelaksanaan kurikulum 2013.

"Mudah-mudahan dengan persetujuan secara politik bisa dilaksanakan tidak ada persoalan politik, secara substansi begitu kurikulum 2013 ini harus jalan," ujarnya di Gedung DPR, Jakarta, Senin (27/5/2013) malam.

Dirinya pun memaklumi jika ada fraksi partai-partai yang belum menyetujui pelaksanaan kurikulum 2013.

"Fraksi PAN itu menyetujui untuk uji coba (pilating), wajar kalau ada yang tidak setuju, itu hak dari fraksi, kami juga berterima kasih kepada semua fraksi partai atas keputusannya," imbuhnya.

Dia menambahkan, Komisi X DPR RI memang telah menyepakati anggaran kurikulum 2013 sebesar Rp829,4 miliar. "Sementara usulan pemanfaatan sisa alokasi anggaran kurikulum sejumlah Rp323,813 miliar. Tapi sekarang ada kegiatan kurikulum 2013, angka Rp829,4 miliar itu sesuai hasil konsultasi Kemendikbud RI kepada BPKB," jelasnya.

Sisa alokasi annggaran kurikulum 2013 sebesar Rp323,813 miliar akan dialokasikan untuk Ditjen Dikdas dan Ditjen Dikmen.

Adapun Ditjen Dikdas meliputi direktorat pembinaan SD seperti penambahan pembangunan perpustakaan SD, penambahan pembangunan RKB SD, penyediaan meubeler RKB SD, penambahan rehabilitasi ruang kelas rusak sedang, dan rusak berat, dan manajemen BSM SDM.

Kemudian untuk Direktorat Pembinaan SMP meliputi penambahan rehabilitasi ruang kelas SMP, dokumen pedoman standar pengembangan pembelajaran, dan manajemen BSM SMP.

Sementara dari segi Ditjen Dikmen meliputi Direktorat Pembinaan SMA seperti penambahan pembangunan RKB SMA dan manajemen BSM SMA. Sedangkan Direktorat Pembinaan SMK meliputi, penambahan ruang praktek siswa SMK, penambahan peralatan praktek SMK, dan manajemen BSM SMK.

(ade)

berikan komentar anda

Login untuk komentar

Login
0 komentardisclaimer

    berita lainnya

    Baca Juga

    Pembentukan DPR Tandingan Ngawur