Buruh Butuh Kesejahteraan Bukan Wajib Militer

Jum'at, 31 Mei 2013 16:53 wib | Tegar Arief Fadly - Okezone

Ilustrasi (Foto: dok Okezone) Ilustrasi (Foto: dok Okezone) JAKARTA- Dalam draft Rancangan Undang-Undang (RUU) Komponen Cadangan Pertahanan Negara tercantum bahwa seluruh masyarakat, termasuk para buruh dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) diwajibkan untuk mengikuti pelatihan militer.

Hal itu sontak mendapat pertentangan dari Komisi IX DPR, yang membidangi masalah ketenagakerjaan (buruh). Alasannya wajib militer dinilai sebagai bentuk intervensi kebebasan para buruh.

"Masalah buruh yaitu kesejahteraan, itu pengalihan isu, kenapa dilarikan di wajib militer," kata Ketua Komisi IX Ribka Tjiptaning di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (31/5/2013).

Sebelumnya, politikus Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan ini pernah menolak hal serupa, ketika pembahasan program Menwa (Resimen Mahasiswa)."Dulu saat ada Menwa di universitas saya menolak. Kalau buruh, ada intervensi di dalam perusahaan. Kalau dulu intervensi militer di kampus," sambungnya.

Dalam draft RUU Komponen Cadangan Pertahanan Negara, pasal 6 ayat 3 disebutkan bahwa Komponen Cadangan disusun dalam bentuk satuan tempur yang disesuikan dengan struktur organisasi angkatan sesuai masing-masing matra.

Berikutnya dalam Pasal 8 ayat 3 tentang pengangkatan anggota Komponen Cadangan disebutkan bahwa pegawai negeri sipil, pekerja dan atau buruh yang telah memenuhi persyaratan, wajib menjadi anggota komponen cadangan.
(ugo)

Download dan nikmati kemudahan mendapatkan berita melalui Okezone Apps di Android Anda.

BERIKAN KOMENTAR ANDA

BACA JUGA »