Pejabat Daerah Pemukul Pramugari Harus Dihukum

Jum'at, 07 Juni 2013 11:21 wib | Misbahol Munir - Okezone

JAKARTA - Kasus pemukulan Pramugari Sriwijaya Air oleh pejabat Badan Kordinasi Penanam Modal (BKPM) Bangka Belitung terus menuai kecaman.

Menurut Sekretaris Fraksi PPP DPR, siapapun yang mengganggu sistem navigasi penerbangan dapat dikenakan sanksi atau dipidanakan. 

"Aturannya di UU 1/2009 sudah sangat jelas bahwa semua yang mengganggu sistem navigasi penerbangan mengandung ancaman sanksi pidana dan atau sanksi denda," kata Arwani kepada Okezone, Jumat (7/6/2013).

Melihat kasus di atas kata dia, pejabat daerah tersebut bisa dikenai dugaan dua pelanggaran yakni, mengganggu sinyal navigasi penerbangan dan kekerasan. 

"Pada kasus Sriwijaya, malah ada dugaan dua pelanggaran pidana. Pertama, dugaan mengganggu sistem navigasi penerbangan, dan dugaan pemukulan terhadap pramugari," kata dia kembali.

Oleh sebab itu, anggota Komisi V DPR itu mendesak agar polisi memproses kasus tersebut agar ada efek jera bagi pelaku dan pengguna jasa layanan maskapai.

"Kita mendorong aparat penegak hukum untuk memprosesnya sesuai ketentuan perundangan yang berlaku. Hal ini demi menjaga keselamatan penerbangan dan memberikan efek jera kepada yang melanggar serta kepada para penggunan layanan penerbangan," pungkasnya.
(crl)

Download dan nikmati kemudahan mendapatkan berita melalui Okezone Apps di Android Anda.

BERIKAN KOMENTAR ANDA

BACA JUGA »