Perlu Modernisasi Sistem untuk Urus TKI
JAKARTA - Kerusuhan yang terjadi di Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Jeddah beberapa waktu lalu, merupakan persoalan yang bukan kali pertama terjadi. Karena itu, perlu memodernisasi sistem agar dapat melayani Tenaga Kerja Indonesia (TKI).
"Kalau lihat persoalan yang ada tenaga kerja kita di Saudi Arabia, dan biasanya kan tempat berkumpul semuanya di KJRI di Jeddah, ini kan bukan persoalan baru. Ini persoalan yang sudah menahun. Kita melihat seringkali yang namanya petugas di sana tidak pro-aktif dan tidak memberikan pelayanan yang cukup baik. Harusnya kita memodernisasi sistem," kata Politikus Senior PDIP, Pramono Anung, di DPR, Jakarta, Selasa (11/6/2013).
Selain itu, lanjut Pramono, soal perizinan juga tidak perlu berlarut-larut dan menimbulkan antrian panjang serta lama. "Kalau itu terjadi dan ada di lapangan kan akhirnya banyak orang yang tidak punya status di sana. Ini jadi persoalan tidak punya status dan ingin memutihkan dirinya," tegas pria yang menjabat Wakil Ketua DPR ini.
Dia melanjutkan, karena itu, manajemen untuk KJRI perlu diperbaiki dan tidak bisa dilakukan dengan cara yang sekarang ini tidak proaktif. "Saya yakin bisa dilakukan sederhana sekali kan. Yang penting ada keinginan, dan TKI jadi dibebankan biaya tambahan," katanya.
Mengenai rencana kunjungan Komisi IX nanti ke Arab Saudi untuk melihat kejadian tersebut, Pramono mengatakan belum menerima usulan tersebut.
"Sampai hari ini saya belum menerima usulan itu. Untuk pengawasan tenaga kerja di Saudi Arabia, dalam hal ini pimpinannya Pak Taufik (Kurniawan)," katanya.
(K. Yudha Wirakusuma)
News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.
