Ini Alasan KPK Undang Hatta Rajasa Cs
JAKARTA - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Bambang Widjojanto membenarkan kedatangan sejumlah pejabat Kementerian ke Gedung KPK pada Kamis (13/6/2013) guna membahas masalah ketahanan energi dan pangan.
"Salah satu roadmap KPK yang masuk dalam cluster nasional adalah ketahanan pangan. Soal pemasukan uang, ketahanan energi dan pangan. Kedua konsentrasi kita di bidang pencegahan bekerja sama dengan BPKP," katanya di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan.
Sedangkan prioritasnya, jelas Bambang, adalah ketahanan pangan dan pertambangan. Di mana, di dalam ketahanan pangan itu juga menyangkut pupuk. "Kaitannya sekarang pupuk kalau mau bikin pabrik pakai gas. Kan perlu pasokan gas jadi kita diskusi. Jadi apakah betul ketahanan pangan itu prioritas pemerintah, kalau betul bagaimana mengkonsolidasi isu-isu yang berkaitan dengan pupuk, pendirian pabrik pupuk dan pasokan gasnya karena pendirian pabrik pupuk tidak mungkin kalau tidak ada pasokan gas," terangnya.
Untuk itu, KPK mengundang Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa, dan Kementerian ESDM, serta UKP4, termasuk pihak-pihak yang bergerak di industri pupuk dan gas untuk membahas hal tersebut.
Ketika, ditanya kenapa Mentan Suswono tidak diundang, Bambang menuturkan bila yang menjadi pembahasan mengenai pabrik pupuk. Jika nanti membahas subsidi pupuk baru diundang.
"Jadi sekarang kita lihat misalnya pupuk Gresik itu ada masalah enggak sih, jangan sampai semua program yang sudah dibuat tiba-tiba bermasalah. Jadi semua program-program yang sudah disusun bisa menjadi masalah. Kalau ada masalah satu pabrik pupuk bisa sebabkan kerugian ratusan miliar," tuturnya.
Untuk itu, sambung Bambang, KPK melakukan rapat kordinasi ini untuk meminimalisir potensi kerugian dengan cara membangun pencegahan yang lebih bagus. Intinya, dalam rapat kordinasi ini, KPK belum berbicara kerugian tetapi lebih kepada pencegahan.
"Sekarang isunya masih lebih membangun pencegahan. Jadi menurut saya ini salah satu pencegahan yang fundamental," ujarnya.
Pasalnya, tegas Bambang ketahanan pangan khususnya mengenai pupuk terdapat titik rawan tindak pidana korupsi diantaranya dalam penyalurannya. Misal, diawal sudah action plan pabrik gas untuk memasok pupuk disuatu lokasi.
"Kalau dibelokin akan menimbulkan kerugian. Nah ini kita juga pengen ngecek proses action plan seperti apa. Ada perubahan enggak. Ini siapa yang bertugas. Ini semua review kebijakan," pungkasnya.
Sebelumnya, Menko Perekonomian Hatta Rajasa terlihat menyambangi gedung KPK pada Kamis pagi. Sejumlah perwakilan dari Kementerian ESDM, UKP4, dan kementerian lainnya juga tampak hadir.
(Muhammad Saifullah )
News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.
