BPK: Anggaran Bansos Meningkat Jelang Pemilu
JAKARTA - Badan Pemeriksa Keuangan baru saja menyampaikan LHP LKPP Pusat kepada DPR dan Presiden dengan memberikan Opini Wajar Dengan Pengecualian. Salah satu yang dikecualikan dan signifikan adalah masalah bantuan sosial.
Hasil temuan BPK menyebutkan belanja Bantuan Sosial sebesar Rp1,91 triliun masih mengendap direkening penampungan kementerian negara/lembaga dan tidak disetor ke kas negara. Selain itu penggunaan Belanja Bantuan Sosial sebesar Rp269,98 miliar tidak sesuai dengan sasaran.
"Besarnya nilai temuan tersebut menunjukan adanya keteledoran penggunaan anggaran oleh pemerintah pusat atau daerah yang cenderung digunakan tidak sesuai dengan kepentingan rakyat kecil," ujar anggota BPK Ali Masykur Musa di sela-sela memberikan Kuliah Umum di Rektorat Universitas Hasanudin, Makasar, melalui keterangan tertulis kepada Okezone, Jumat (14/06/2013).
Hadir dalam acara ini Rektor UNHAS Prof Dr Idrus Patturusi, para Wakil Rektor dan anggota Civitas Akademika. Ali Masykur Musa dalam kesempatan ini menyampaikan kuliah Keuangan Negara dan Audit Lingkungan.
Sehubungan dengan membengkaknya Bansos di atas, Ali Masykur mensinyalir selain karena kecerobohan dalam menggunakan belanja Bansos, juga karena jumlah anggaran Bansos setiap tahunnya meningkat, apalagi menjelang Pilkada dan Pemilu. "Ini tidak bisa dipungkiri bahwa bansos berkaitan dengan ritme politik," ujar pria yang akrab dipanggil Cak Ali itu.
Karena itu, Cak Ali menyarankan belanja Bansos di pangkas dan selanjutnya menjadi belanja modal masing-masing kementerian atau pemerintah daerah. "Penggunaan anggaran Bansos menempat pemerintah seakan-akan menjadi dewa penolong terhadap rakyatnya, padahal itu uang rakyat," kata tokoh muda Nahdlatul Ulama ini.
Seperti yang dilaporkan BPK, kucuran Bansos meningkat tajam dari Rp57 triliun pada 2008 menjadi Rp75,6 triliun pada 2012. Saran lain yang disampaikan Cak Ali untuk masalah ini adalah agar Bansos dipergunakan betul-betul hanya untuk menanggulangi risiko sosial, misalnya rakyat miskin di sektor petani/nelayan dan buruh sektor informal.
(Muhammad Saifullah )
News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.
