Lapindo Dapat Rp155 M, PD Bantah Ada Deal dengan Golkar
JAKARTA - Alokasi anggaran Rp155 miliar untuk penanggulangan bencana lumpur Lapindo di Sidoarjo, Jawa Timur, yang tercantum dalam Pasal 9 APBN-P tahun 2013, memantik kecurigaan sebagai bagian dari deal politik antarpartai di DPR.
Namun, anggota Dewan Pembina Partai Demokrat Amir Syamsudin mencoba mengklarifikasi kecurigaan publik dengan penegasan bahwa tidak ada deal politik antara partainya dan Golkar. "Iya, saya jamin (tidak ada deal politik)," katanya saat ditemui di ruang rapat Komisi IX DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (18/6/2013).
Menurut dia, pengalokasian anggaran terhadap korban lumpur Lapindo merupakan bentuk perhatian pemerintah terhadap rakyat. Pasalnya, pemerintah tidak bisa menutup mata terhadap masyarakat yang sedang menderita.
"Kita tidak bisa terlalu straight itu urusan Lapindo, apalagi kita biarkan mereka menderita, kemudian pemerintah berpangku tangan, kan itu tidak bisa. Harus ada langkah untuk mengatasi penderitaan mereka," tukasnya.
Dalam Pasal 9 APBN-P tahun 2013 berbunyi; untuk kelancaran upaya penanggulangan lumpur Sidoarjo, alokasi dana pada Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) Tahun Anggaran 2013.
Kemudian, dalam Pasal tersebut, disebutkan bila anggaran yang dialokasikan juga digunakan untuk melunasi pembayaran pembelian tanah yang terdapat di beberapa desa, di antaranya Desa Besuki, Desa Kedungcangring, dan Desa Pejarakan. Ditambah dengan sembilan RT di tiga kelurahan, yakni Kelurahan Mindi, Kelurahan Siring, dan Kelurahan Jatirejo.
Selain itu, didalam pasal tersebut juga disebutkan, bila anggaran itu juga digunakan untuk kontrak rumah, pembelian tanah dan bangunan diluar peta area yang terkena dampak semburan lumpur yang terdiri dari 66 RT dibeberapa kelurahan, yakni kelurahan Porong, Desa Ketapang, Desa Wunut, Desa Glagaharum, Desa Gempolsari, Desa Kali Tengah, Kelurahan Mindi, Kelurahan Gedang, Desa Gempol Sari, dan Desa Besuki.
Bencana semburan lumpur Lapindo di Sidoarjo, Jawa Timur, memang tak bisa dilepaskan dari kontribusi PT Lapindo Brantas yang diketahui merupakan milik keluarga Aburizal Bakrie, yang notabene Ketua Umum Partai Golkar. Sampai hari ini skema ganti rugi kepada para korban belum juga diselesaikan. Massa yang kecewa berulang kali menggelar aksi baik di Sidoarjo maupun Jakarta. Bahkan massa sempat menduduki tanggul lumpur dan memaksa aparat membubarkan paksa aksi tersebut karena bisa mengakibatkan tanggul jebol.
Suara Partai Golkar di parlemen memiliki pengaruh besar untuk meloloskan RAPBN-P 2013 yang didalamnya terdapat klausul persetujuan atas kenaikan harga BBM.
(Stefanus Yugo Hindarto)
News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.
