Sulit Memungkiri, Uang Rp155 M untuk Bujuk Golkar

JAKARTA - Tidak ada yang tidak korupsi dalam dunia politik. Hal itu dengan tegas dilontarkan pakar hukum tata negara Margarito Kamis terkait dengan anggaran Rp155 miliar yang diajukan pemerintah untuk penanggulangan lumpur Lapindo, Sidoarjo, Jawa Timur.  
 
"Sulit untuk mengatakan tidak, jika uang Rp155 miliar bukan sebagai upaya pemerintah untuk membujuk Golkar untuk menyetujui apa yang diinginkannya, yaitu ya kenaikan harga BBM ini," ungkap Margarito saat berbincang dengan Okezone, Rabu (19/6/2013).
 
Margarito menilai, meski tergabung dalam koalisi, partai besutan Abu Rizal Bakrie yang juga sebagai pemilik PT Lapindo Brantas, adalah partai yang sangat kritis menanggapi kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah.
 
"Dan disini, pemerintah tahu betul cara untuk mendapat persetujuan dari Golkar, untuk dapat merangkul Golkar," tandasnya.
 
Dalam Pasal 9 APBN-P tahun 2013 berbunyi; untuk kelancaran upaya penanggulangan lumpur Sidoarjo, alokasi dana pada Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) Tahun Anggaran 2013.
 
Pasal tersebut menyebutkan, bila anggaran yang dialokasikan juga digunakan untuk melunasi pembayaran pembelian tanah yang terdapat di beberapa desa, di antaranya Desa Besuki, Desa Kedungcangring, dan Desa Pejarakan. Ditambah dengan sembilan RT di tiga kelurahan, yakni Kelurahan Mindi, Kelurahan Siring, dan Kelurahan Jatirejo.
 
Selain itu, didalam pasal tersebut juga disebutkan, bila anggaran itu juga digunakan untuk kontrak rumah, pembelian tanah dan bangunan diluar peta area yang terkena dampak semburan lumpur yang terdiri dari 66 RT dibeberapa kelurahan, yakni kelurahan Porong, Desa Ketapang, Desa Wunut, Desa Glagaharum, Desa Gempolsari, Desa Kali Tengah, Kelurahan Mindi, Kelurahan Gedang, Desa Gempol Sari, dan Desa Besuki.
 

(Misbahol Munir)

News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.