UU Ormas Kembalikan Indonesia ke Rezim Otoritarian & Represif

Foto: Dony A/Okezone

UU Ormas Kembalikan Indonesia ke Rezim Otoritarian & Represif
JAKARTA - Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin menuturkan Rancangan Undang-Undang Organisasi Masyarakat (RUU Ormas) yang akan disahkan oleh anggota DPR, akan berdampak membalikkan sejarah Indonesia ke rezim otoritarian dan represif.
    
"Pada intinya mengapa RUU Ormas ditolak karena dilihat dari tiga acuan utama. Pertama, reformasi Indonesia perlu dikawal dalam perubahan dari otoritarian ke demokrasi maka jangan sampai ada pembalikan jarum sejarah ke otoritarian dan represif," ujar Din Syamsuddin dalam konferensi pers, di kantor CDCC, Jalan Kemiri No 24, Jakarta Pusat, Senin (24/6/2013).

Din menambahkan, konsolidasi demokrasi Indonesia yang sudah berjalan harus terus dikonsolidasikan kepada semua lapisan masyarakat. Salah satu caranya, sambung Din, yaitu memberi kebebasan masyarakat untuk eksis dalam berkontribusi bagi bangsa Indonesia dengan mendirikan ormas.

Dikatakannya, dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 negara menjamin kebebasan warga negara untuk berkumpul dan berserikat. Kebebasan itu melekat dalam diri warga negara sehingga negara tidak dapat mengintervensi dan mengatur masyarakat untuk mendirikan organisasi.
    
"Ketiga, penegakan konstitusi pada pasal 28 menjelaskan bahwa kebebasan berserikat, berkumpul secara lisan dan tulisan adalah Hak Asasi Manusia," tuturnya.

Dalam konferensi pers tersebut dihadiri perwakilan organisasi keagamaan seperti PP Muhammadiyah, Majelis Tafsir Al Quran, Majelis Umat Kristen Indonesia, Konferensi Waligereja Indonesia, Perwakilan Umat Budha Indonesia (Walubi). Selain itu hadir perwakilan dari Persatuan Muslimin Indonesia (Parmusi), Nasyiatul Aisyiyah, dan Forum Masyarakat Katolik Indonesia. (ydh)

berikan komentar anda

Login untuk komentar

Login
0 komentardisclaimer

    berita lainnya

    Baca Juga

    Demokrat Sesalkan Pidato Jokowi Tak Singgung Capaian SBY