NU Desak DPR Analisis Ulang Kesetaraan Ormas

|

Ketua Umum PBNU Said Aqil Siradj (Foto:Okezone)

NU Desak DPR Analisis Ulang Kesetaraan Ormas

JAKARTA - Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU)  mendesak DPR menganalisis ulang Rancangan Undang-Undang (RUU) ormas, sebelum disahkan pada sidang Paripurna pada Selasa 2 Juli 2013, besok.

Ketua Umum PBNU Said Aqil Siradj, mengatakan ormas harus dibedakan menjadi dua, yaitu ormas yang lahir sebelum kemerdekaan, dan ormas yang lahir setelah Indonesia merdeka.

"RUU ormas secara umum NU sudah menerima. Hanya minta ditunda, karena agar diperjelas perbedaan antara ormas yang lahir sebelum kemerdekaan dan ormas yang lahir setelah kemerdekaan. Serta antara ormas dengan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) kecil, masa sama," jelas Said kepada wartawan di Bidakara, Jakarta, Senin (1/7/2013).

Masa NU, lanjutnya, yang kadernya bisa sampai dengan 50 juta orang sama dengan LSM dengan jumlahnya hanya 10 orang. Jadi harus dibedakan itu.

Kyai Said menambahkan, perbedaan mendasar antara ormas yang lahir sebelum dan sesudah kemerdekaan ialah kalau ormas sebelum kemerdeaan memili andil yang menentukan cikal bakal terbentuknya Republik Indonesia. Sedangkan, ormas yang sekarang tidak.

"Penundaan yang kami minta, sampai ada kejelasan perbedaan antara sebelum kemerdekaan dan setelah kemerdekaan. Dan antara ormas yang besar dengan ormas-ormas yang kecil jangan sampai ada penyetaraan," tegasnya.

Menanggapi hal itu, Ketua Panitia Khusus RUU Ormas Abdul Malik Haramain, mengatakan pembahasan mengenai perbedaan ormas yang lahir sebelum dan sesudah kemerdekaan sudah dibahas.

 

"Itu sudah di bahas , hanya saja ada beberapa pihak yang belum mengetahui perkembangan. Sebetulnya dalam pasal penjelasan itu sudah ada. Pertama, kita mengakui bahwa NU dan Muhammadiyah serta beberapa ormas yang lahir sebelum kemerdekaan akan di berikan keistimewaan," kata Malik.

Politikus PKB itu mengakui, keistimewaan yang diberikan kepada ormas sebelum lahirnya kemerdekaan, salah satunya adalah tidak perlunya mendaftar ulang. "Itu ada di pasal 85 peralihan. NU pasti akan berbeda dengan ormas-ormas yang baru, secara ruang lingkup NU sudah nasional. Sehingga, perhatian pemerintah akan berbeda baik dalam bentuk regulasi atau kebijakan," papar Anggota Komisi II DPR.

(ydh)

berikan komentar anda

Login untuk komentar

Login
0 komentardisclaimer

    berita lainnya

    Baca Juga

    Nekat Nyuri Kotak Amal, Siti Dikeroyok Warga