PP No 99 Th 2012 Sangat Politis

Kamis, 18 Juli 2013 01:57 wib | Tegar Arief Fadly - Okezone

Ilustrasi (Foto: Dok. Okezone) Ilustrasi (Foto: Dok. Okezone) JAKARTA - Komisi III DPR terus meminta Kementerian Hukum dan HAM untuk mencabut Peraturan Pemerintah (PP) nomor 99 tahun 2012 tentang pemberian remisi.  
 
Sebab, PP tersebut dianggap tidak berprikemanusiaan lantaran tidak memberikan kesempatan bagi narapidana untuk memperbaiki diri.
 
"PP itu politis. Sekarang bagaimana orang mau berbuat baik kalau tidak ada reward," keluh Anggota Komisi III DPR, Trimedya Panjaitan di kediaman Megawati Soekarnoputri di Jalan Teuku Umar, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (17/7/2013).
 
PP tersebut, sambung Trimedya, memiliki banyak kelemahan. Diantaranya, terkait dengan penentuan seorang narapidana untuk menjadi justice collabolator.
 
Seorang napi bersedia menjadi justice collaborator dengan harapan bisa mendapatkan remisi. Jika pemberian remisi dihapuskan, tentu hal itu akan merugikan peran justice collaborator dalam suatu kasus.
 
"Misalnya, seorang menjadi justice collaborator, tapi sudah incrah misalnya. Kan bingung juga. Padahal justice collabolator kan bertujuan agar hukumanya ringan," kecamnya.
 
Seperti diketahui, dalam PP nomor 99 tahun 2012, pasal 34 mengatur tata cara mendapatkan remisi, Pasal 36 tentang tata cara mendapatkan asimilasi, Pasal 39 tentang pencabutan asimilasi, dan Pasal 43 tentang pembebasan bersyarat.
 
Pasal-pasal tersebut diberlakukan kepada terpidana kasus yang dianggap sebagai kejahatan luar biasa, yakni kasus korupsi, kasus narkoba dan kasus terorisme.
(hol)

Download dan nikmati kemudahan mendapatkan berita melalui Okezone Apps di Android Anda.

BERIKAN KOMENTAR ANDA

BACA JUGA »