Khofifah Laporkan KPU Jatim ke DKPP

|

Khofifah Laporkan KPU Jatim ke DKPP

JAKARTA - Pasangan Khofifah Indar Parawansa-Herman S. Sumawiredja mengadukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Timur ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

 

Khofifah datang bersama pasangannya Herman didampingi tim penasihat kuasa hukum, yang dipimpin Otto Hasibuan. "Jadi kami melaporkan pengaduan terhadap 5 anggota KPU jatim yang diduga melakukan pelanggaran kode etik," kata Otto di Gedung Bawaslu, Jakarta Pusat, Jumat (19/7/2013).

 

Otto mengungkapkan, komisioner KPU seharusnya tidak bersikap diskriminatif, netral, dan mengakomodir semua pihak.

 

"Tapi kenyataannya ada situasi dan keadaan dimana pasangan KarSa mengajukan pendaftaran pada KPU, keterlambatan waktu itu diizinkan padahal ketika tim Khofifah Herman ada keterlambatan syarat administratif tidak diperbolehkan. Ini ada keberpihakan," ungkap Otto.

 

Hal yang kedua, lanjut Otto, ada pernyataan-pernyataan anggota KPU yang disampaikan melalui media yang isinya pasangan Khofifah-Herman sangat berpeluang kecil jadi gubernur dan wakil gubernur. "Harusnya anggota KPU tidak berpihak dan menyatakan pendapatnya terkait pemilihan," jelasnya.

 

Sementara itu, Herman menyayangkan sikap dari KPU yang tidak mencerminkan demokrasi murni dalam pemilukada Jatim. "Kami maju, lalu dijegal dengan cara yang tidak sah secara hukum, tapi disitu etikanya buruk," kata Herman.

 

Herman menuturkan saat itu, setelah mendaftar ke KPUD Jatim, pihak KPUD melaksanakan penelitian berkas terkait surat pencalonan, syarat pencalonan, pemeriksaan calon itu sendiri seperti kesehatan, surat dukungan dari partai pendukung yang ditandatangani ketua DPP dan Sekjen gabungan partai politik di Jatim.

 

"Nah saat itu, pada saat pemeriksaan faktual, salah satu sekjen partai tidak hadir. Ternyata dia dikarantina di salah satu hotel di Surabaya untuk melakukan transaksional uang sejumlah uang kepada KPU. Ada buktinya, Saya sudah lihat videonya," ungkap Herman.

 

Saat masa perbaikan berkas, lanjut Herman, KPU menyarankan agar tanda tangan sekjen digantikan oleh tanda tangan wakil sekjen. "Tapi ketika kami kembalikan berkas, KPUD menyatakan tidak sah. Kan ini kayak lagu 'Kau yang memulai, kau yang mengakhiri'," terangnya.

 

Lebih jauh, Herman berharap agar kejadian ini tidak berulang lagi ke depan agar tidak terjadi premanisme politik yang berkelanjutan.

 

"Jadi kalau proses semacam ini dibiarkan, lawan politik hanya mikir gimana cara dapet duit. Apakah ingin kalian ingin dipimpin gubernur demikian? Tapi kalau enggak ngadu, proses semacam ini akan diwariskan," jelasnya.

(ful)

berikan komentar anda

Login untuk komentar

Login
0 komentardisclaimer

    berita lainnya

    Baca Juga

    Ruhut: Apa Bedanya Pasek dengan Sengkuni?