Image

Ketua DPRD & Bupati Raja Ampat Jadi Tersangka Korupsi

Ilustrasi

Ilustrasi

JAKARTA - Bupati Raja Ampat, Marcus Wanma, dan Ketua DPRD Kabupaten Raja Ampat, Hendrik AG Wairara, ditetapkan menjadi tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi Anggaran Pendapatan Belanja Derah (APBD) Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat, tahun 2003-2009 senilai Rp 2,1 miliar.

"Kembali menambah dua orang tersangka, yaitu HAGW selaku Ketua DPRD Kabupaten Raja Ampat atau mantan Dirut PT Fourking Mandiri dan MW selaku Bupati Kabupaten Raja Ampat," kata Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Setia Untung Arimuladi di Jakarta, Selasa (27/8/2013).

Untung menjelaskan, keduanya resmi menjadi tersangka berdasarkan Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) No: print-95 dan Print-96/F.2/Fd.1/08/2013.

Sebelumnya, Marcus tiga kali mangkir dari panggilan penyidik Kejagung. Ia berdalih tengah sibuk mempersiapkan kegiatan Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) karena akan menjadi tuan rumah.

Marcus akhirnya berhasil diperiksa, setelah Kejagung mengirim penyidiknya ke Papua Barat, sesuai surat perintah tugas No: print-86/F.2/Fd.1/07/2013, yang dikeluarkan, Selasa, 2 Juli 2013. Ia diperiksa di kantor Kejaksaan Negeri Sorong, Papua Barat.

Penyidik Kejagung sebelumnya telah menetapkan dua orang tersangka dalam kasus ini, yakni mantan Tenaga Ahli PT Graha Sarana Duta dengan inisial DS dan pensiunan PT Telkom Indonesia berinisial ER.

Ada pun dua orang lainnya telah masuk meja hijau dengan berstatus terdakwa yakni mantan Direktur PT Graha Sarana Duta, Abbas Baradja dan Direktur Utama PT Raja Ampat Makmur Madani, Selviana Wanma.

Mereka diduga melakukan praktik korupsi pengelolaan APBD Kabupaten Raja Ampat, meliputi pengadaan genset dan jaringannya, yakni pengadaan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) pada 2004 yang mengakibatkan kerugian negara hingga Rp2,1 miliar.

(tbn)
Live Streaming
Logo
breaking news x