Kisruh Pesangon Pensiunan BRI Dapat Selesai dengan UU Ketenagakerjaan

|

Ilustrasi (Foto: Dok. Okezone)

Kisruh Pesangon Pensiunan BRI Dapat Selesai dengan UU Ketenagakerjaan

JAKARTA - Pengamat Perburuhan Saepul Tavip, menilai aksi demonstrasi yang dilakukan sekelompok pensiunan BRI yang tergabung dalam gerakan Forum Komunikasi Pensiunan Penuntut Pesangon (FKP3) sebagai manifestasi ketidakpuasan semata.

Dia menilai bahwa aksi tersebut mesti terus-menerus bisa dilakukan, seolah tidak ada jalan lain yang masih bisa ditempuh. Apalagi soal tuntutan yang diminta itu amat normatif sekali, yang sebenarnya bisa diselesaikan dengan cara yang diatur oleh UU Ketenagakerjaan.

“Saya kira demo mereka itu hak normatif yang bisa dilakukan terkait tuntutan yang menurut asumsi mereka belum dipenuhi. Namun harus dicarikan solusi terbaik, dan sebaiknya tidak melulu demo yang justru dapat berdampak negatif bagi masyarakat umum lainnya," kata Saepul, Rabu (4/9/2013).

Tapi begini, lanjut Saepul, sebagai perusahaan perbankan milik pemerintah, saya yakin BRI profesional dalam pemenuhan hak-hak para karyawan maupun yang sudah pensiun. "Jelas BRI akan mengacu pada ketentuan yang berlaku soal pesangon, dan itu sudah menjadi kewajiban bagi tiap perusahaan," ucapnya.

Saepul berharap para pensiunan menyiapkan pihak yang dapat memfasilitasi proses bipartit, maupun tripartit untuk solusi yang baik. Jika memang ada celah yang dianggap mereka masih bisa untuk memenuhi tuntutannya itu.

"Saya sangat mendesak keterlibatan pemerintah secara aktif untuk menyelesaikan polemik itu. Kalau memang pemerintah dalam hal ini Kemenakertrans sudah membuka diri dan berinisiatif untuk melakukan mediasi, tentu saya sangat mengapresiasi. Itu kemajuan. Kemenakertrans memang tidak boleh pasif, harus selalu aktif memediasi," tegasnya.  

Sementara itu, Koordinator Persatuan Pensiunan BRI, Purwanto, mengakui aksi demonstrasi yang dilakukan pensiunan BRI itu semata-mata untuk membentuk opini publik. Dari kronologi kasus perselisihan perburuhan antara manajemen BRI dan pensiunan yang tergabung dalam kelompok FKP3 itu yang diketahuinya sudah lewat proses ketentuan undang-undang ketenagakerjaan.

Dengan kata lain, menurut Purwanto, manajemen BRI dalam perselisihan ini telah sejalan dengan koridor Undang-Undang. Bahkan sebagai bank BUMN yang punya reputasi baik utamanya di kalangan masyarakat kecil, manajemen terbukti patuh terhadap aturan undang-undang.

"Forum pensiunan BRI yang tergabung dalam FKP3 itu ilegal. Di BRI itu satu-satunya forum pensiunan yang legal cuma Persatuan Pensiuan BRI atau PPBRI. Nah, FKP3 itu bikin masalah saja, tuntutannya mengada-ada. Manajemen BRI itu sudah memenuhi ketentuan aturan tentang pemberian pesangon. Kalau eks karyawan yang memang menurut undang-undang tidak berhak terima pesangon, ya nggak boleh dong dapat pesangon. BRI itu sudah taat azas,” papar Purwanto.

Malah sejak kasus ini diajukan ke pengadilan hingga mendapat putusan incraht di MA semakin menjelaskan duduk perkara yang sebenarnya. “Kalau kita baca dengan cermat, tidak ada aturan yang mengatur bahwa karyawan yang pensiun mendapat uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan pensiun secara sekaligus. Nggak ada aturan begitu. Tafsir mana dari ketentuan yang berlaku yang mensyaratkan demikian?” tanyanya.

Dijelaskan dia, terkait hal itu pasal 167 ayat 1 UU No 13 tahun 2003 menyatakan bahwa pekerja BUMN yang diikutsertakan dalam program pensiun berhak mendapatkan UP dan UPMK dengan ketentuan tertentu. Karenanya bila pekerja telah diikutsertakan dalam program pensiun yang iuran preminya dibayar penuh oleh perusahaan, maka pekerja yang bersangkutan tidak berhak mendapat pesangon.

"Jadi intinya pekerja yang mendapat pesangon hanya pekerja yang terkena PHK. Sementara pekerja yang memang masuk usia pensiun tidak dinyatakan dalam undang-undang itu untuk punya hak memperoleh pesangon," ungkapnya.

Karena itulah, terang Purwanto, aturan tersebut lebih lanjut menyebutkan bahwa pihak pekerja hanya berhak atas uang penggantian hak (UPH) yang meliputi hak cuti yang belum diambil dan belum gugur, biaya ongkos pulang ke tempat pekerja diterima bekerja, uang penggantian 15% dari akumulasi UP dan UPMK bila memenuhi syarat serta hak-hak lain yang telah diperjanjikan dalam perjanjian kerja dan peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama.

“Tapi karena ini bernama “pesangon” mungkin interprestasi teman-teman FKP3 itu ke mana-mana. Seolah-olah, kalau judulnya pesangon, maka semua orang yang pensiun dari BRI berhak dapat pesangon dalam berbagai kategori pesangon. Ini yang salah. Mereka salah memahami aturan. Pemenuhan hak pesangon itu tergantung klasifikasi dan macam-macamnya,” tandas Purwanto.

(ydh)

berikan komentar anda

Login untuk komentar

Login
0 komentardisclaimer

    berita lainnya

    Baca Juga

    Pengendara Motor Adu Banteng, Dua Orang Tewas