Opsi Mediasi Pensiunan BRI Dinilai Efektif Ketimbang Demo

Ilustrasi (Okezone)

Opsi Mediasi Pensiunan BRI Dinilai Efektif Ketimbang Demo
JAKARTA - Langkah mediasi yang ditempuh guna menyelesaikan polemik tuntutan pembayaran pesangon terhadap mantan karyawan BRI terus mendapat dukungan para anggota Forum Komunikasi Pensiunan Pentuntut Pesangon (FKP3).

Koordinator FKP3 Lampung, Fachri Biran menyatakan, pihaknya masih menantikan adanya win win solution terhadap persoalan ini. Ia mendukung anggotanya yang lebih memilih jalur mediasi ketimbang turun ke jalan melakukan demonstrasi.

"Sikap kami sudah jelas. Kawan-kawan di Lampung akan menempuh jalan mediasi tanpa perlu menunggu persetujuan dari daerah lain. Kami sudah mendatangi kantor Kemenakertrans pada tanggal 10 September kemarin untuk menjajaki pengajuan mediasi," ungkapnya, Kamis (12/9/2013).

Dia juga mengimbau agar pimpinan gerakan tidak terlalu ngotot untuk berdemo jika memang masih terbuka peluang dialog dan berunding di meja perundingan melalui mediasi.

"Jangan sampai demi kepentingan pribadi, rekan-rekan di daerah dikorbankan. Mungkin teman-teman di FKP3 Pusat itu lama-lama capek dan bingung. Sebenarnya, agenda demo sudah lama, tapi kalau masih diberi kesempatan berdialog melalui mediasi kami akan lakukan," tegasnya.

Terkait hal tersebut, pakar perburuhan Universitas Airlangga Surabaya, Herlambang Perdana mengatakan, desakan sebagian besar anggota FKP3 di daerah yang meminta realisasi langkah mediasi atas nasib para pensiunan BRI bisa segera diwujudkan.

“Mediasi memang langkah yang lebih efektif, karena di situ kesempatan bagi para mantan karyawan itu untuk menegosiasikan hak-haknya. Tapi tentu posisi dalam mediasi itu harus seimbang, jangan mediasi yang sepihak," kata Herlambang.

Dia menambahkan, amat naïf dan tidak logis apabila elite gerakan tersebut cenderung memaksakan kehendak. Sebab, dalam kaitannya dengan perselisihan perburuhan sudah sedemikian rupa diatur dalam Undang-undang Ketenagakerjaan.

“Memang unjuk rasa itu diakui dan diatur dalam Undang-Undang. Namun, upaya mediasi juga diatur dalam ketentuan UU Tenaga Kerja terkait Perselisihan Hubungan Industrial, di mana pengadilan berwenang menyelesaikan sengketa ketenagakerjaan," paparnya.

Menurutnya, persoalan ini masuk domain hukum acara perdata yang memberi ruang mediasi sebelum proses pengadilan perdata. Mediasi merupakan ruang yang sangat memungkinkan dilakukan oleh kedua belah pihak.

“Bagi kita dan masyarakat umum cara mediasi dan damai itu yang sangat diharapkan. Kalau ramai dengan demonstrasi memang akan mengganggu kepentingan publik. Tapi begini, toh sekarang buruh itu sudah mulai cerdas dan lebih elegan," tutup Herlambang. (put)

berikan komentar anda

Login untuk komentar

Login
0 komentardisclaimer

    berita lainnya

    Baca Juga

    Jual Narkoba, Bapak & Anak Kompak Masuk Bui