Internasionalisasi dan Politisasi Tragedi 1965

Foto:Ist

Foto:Ist

Di Denhaag, Belanda, Zak Yacoob, Ketua Mejelis Hakim Mahkamah Internasional membacakan keputusan pengadilan rakyat internasional atas kejahatan kemanusiaan periode 1965 di Indonesia atau International People’s Tribunal (IPT) 1965 (20/7/2016).

Pembacaan putusan tersebut dihadiri para tokoh antara lain Frederiek de Vlamming, dosen di UVA, Helen Jarvis, hakim IPT 65, Kate McGregor (Penulis buku The Countour of Violence in Indonesia 1965, peneliti YPKP’65 dan Tom Ilyas, seorang eksil dan mantan anak PKI yang pernah berusaha membuat film dokumenter di Padang, Sumatera Barat, walaupun diusir warga setempat.

Acara di Belanda tersebut juga disertai dengan pemutaran video pembacaan keputusan yang didengarkan secara langsung di beberapa negara yaitu Indonesia, Melbourne (Australia), Phnom Penh (Kamboja), Frankfurt, Amsterdam, dan Stockholm.

Adapun hasil putusan persidangan yaitu : pertama, Indonesia bertanggung jawab dan bersalah atas kejahatan terhadap nilai-nilai kemanusiaan dan atas tindakan dan perbuatan tidak manusiawi, khususnya yang dilakukan oleh pihak militer melalui sistem komando. Semua kejahatan terhadap kemanusiaan, dilakukan kepada warga masyarakat Indonesia dengan sistematis, diam-diam, tapi meluas.

Kedua, 10 kejahatan HAM berat yang dilakukan pada periode 1965 s.d1966 adalah pembunuhan massal, pemusnahan, pemenjaraan, perbudakan, penyiksaan, penghilangan paksa, kekerasan seksual, pengasingan, propaganda palsu, keterlibatan negara lain dan genosida.

Ketiga, semua tindakan ini merupakan bagian integral dari serangan yang menyeluruh, meluas, dan sistematis terhadap PKI, organisasi-organisasi onderbouw-nya, para pemimpinnya, anggotanya, pendukungnya, dan keluarga mereka, termasuk mereka yang bersimpati pada tujuannya, dan secara lebih luas juga terhadap orang yang tidak berkaitan dengan PKI. Indonesia gagal mencegah terjadinya tindakan tidak manusiawi ini, ataupun menghukum mereka yang terlibat atau melakukannya.

Keempat, jika terjadi perbuatan pidana yang dilakukan terpisah dari pemerintah, atau tindakan yang biasa disebut aksi lokal spontan, bukanlah berarti negara dibebaskan dari tanggung jawab. Negara wajib menghalangi kembali berulangnya kejadian, dan menghukum mereka yang bertanggung jawab.

Sementara, ada tiga rekomendasi putusan pengadilan yaitu Pemerintah Indonesia agar segera dan tanpa pengecualian, meminta maaf pada semua korban, penyintas, dan keluarga mereka atas tindakan kejahatan terhadap kemanusiaan yang dilakukan oleh negara dan tindakan kejahatan lainnya yang dilakukan negara terkait peristiwa 1965, menuntut semua pelaku kejahatan terhadap kemanusiaan dan kompensasi dan upaya ganti rugi bagi semua korban.

Internasionalisasi dan Politisasi

Mahkamah Internasional adalah organ utama lembaga kehakiman PBB yang berkedudukan di Den Haag, Belanda. Didirikan pada tahun 1945 berdasarkan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa. Mahkamah ini mulai berfungsi sejak tahun 1946. Mahkamah Internasional beranggotakan 15 orang hakim dari 15 negara.

Fungsi utama Mahkamah Internasional adalahmenyelesaikan kasus-kasus persengketaan internasional yang subjeknya adalah negara. Mahkamah internasional memutuskan berdasar hukum atau berdasar kepantasan dan kebaikan bila pihak-pihak yang bersengketa menyetujuinya.

Keputusan Mahkamah Internasional ditetapkan berdasar suara mayoritas hakim. Bila suara hakim yang hadir yang menyetujui dan yang menolak keputusan berjumlah sama, maka keputusan ditentukan oleh pendapat Ketua Mahkamah Internasional.

(fmi)
1 / 3
Live Streaming
Logo
breaking news x