Pemutaran Hasil Sidang IPT 1965 Upaya Mencari Sensasi

Foto: Ilustrasi Okezone

Foto: Ilustrasi Okezone

Kalimat yang mengatakan “Waspadai bahaya laten komunis di Indonesia” ternyata benar adanya. Hal ini terbukti dari upaya yang tidak henti-hentinya dari pengusung ideologi ini untuk menyalahkan pemerintah atas kejadian masa lalu. Setelah pada 19 April 2016 dilaksanakan Simposium dengan Tema “Membedah Tragedi 1965 – Pendekatan Kesejarahan” yang menyebabkan banyaknya pemberitaan bahwa Pemerintah bersalah dan harus meminta maaf terhadap keluarga partai Komunis Indonesia (PKI) yang mengatakan dirinya sebagai korban.

Yang terbaru, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) pada Rabu, 20 Juli 2016 memutar video tentang sidang yang dilaksanakan oleh Majelis hakim internasional dari International People’s Tribunal (IPT) tentang Kejahatan Terhadap Kemanusiaan Indonesia 1965 yang menyatakan bahwa telah terjadi kejahatan kemanusiaan oleh negara paska peristiwa 1 Oktober 1965. Hal yang sama terjadi pada sidang ini, yaitu Majelis hakim merekomendasikan agar pemerintah Indonesia meminta maaf pada para korban, penyintas, dan keluarga dari anggota PKI.

Hakim Ketua Zakeria Jacoob menyatakan Negara Indonesia bertanggung jawab atas beberapa kejahatan terhadap kemanusiaan melalui rantai komandonya. Kejahatan tersebut adalah pembunuhan terhadap 400-500 ribu orang, penahanan, perbudakan, penyiksaan, penghilangan paksa, dan kekerasan seksual. Pemerintah juga didesak melakukan penyelidikan kejahatan terhadap kemanusiaan sebagaimana tuntutan Komnas Perempuan Komnas HAM dalam laporannya.

Menjadi menarik melihat fenomena ini, karena sidang IPT 1965 sebenarnya telah dilaksanakan pada November 2015 yang lalu. Namun, mengapa ada pihak-pihak yang sepertinya sengaja membangkitkan kembali isu-isu komunisme ini sehingga menimbulkan polemik di masyarakat. Sepertinya pendukung komunisme tidak ingin isu Komunisme dengan segala polemiknya hilang begitu saja dari ingatan masyarakat, sehingga perlu adanya kegiatan-kegiatan yang kembali menyebarluaskan isu bahwa Pemerintah Indonesia bersalah dan harus meminta maaf seperti apa yang disampaikan dalam sidang IPT 1965.

Upaya PKI merongrong pemerintah dan menggoyahkan Pancasila tidak cukup dari dalam namun juga dilakukan dari luar negeri. Dalam negeri munculnya berbagai fenomena munculnya simbol-simbol PKI; Beredarnya imbauan-imbauan tentang membangkitkan kembali paham komunis di Indonesia melalui media sosial; Serta adanya kegiatan-kegiatan diskusi, pemutaran film, theatrical, yang membangkitkan nuansa komunis. Sedangkan di luar negeri para pendukung komunisme berusaha mendorong, mengajak bahkan menghasut berbagai pihak untuk memojokkan pemerintah dengan mengungkit permasalahan tahun 1965 dengan berlindung di balik hak asasi manusia.

(fmi)
1 / 2
Live Streaming
Logo
breaking news x