Indonesia Belum Punya Aturan Pidana Naik Haji Pakai Kuota Negara Lain

Jamaah Haji (Foto: Antara)

Jamaah Haji (Foto: Antara)

JAKARTA - Lamanya antrean untuk naik haji di Indonesia menjadi persoalan yang dilematis. Sehingga, calon jemaah haji mengambil jalan pintas untuk berhaji menggunakan kuota haji Filipina.

Alhasil 177 calon jemaah haji Indonesia tertangkap oleh imigrasi Filipina ketika hendak berangkat ke Arab Saudi. Diduga 700 orang berhasil lolos dan berhaji menggunakan kuota haji negara Pinoy tersebut.

Kanit III Subdit V Dittipidum Bareskrim Polri AKBP Dwi Kornansiwaty mengatakan masih ada kekosongan aturan hukum di Indonesia yang mengatur ketentuan pidana bagi penyelenggara haji yang memberangkatkan jemaah calon haji menggunakan kuota negara lain.

"Ini menjadi hambatan dan kendala kita. Tidak ada aturan yang mengatur tentang ketentuan pidana bagi penyelenggara haji yang diselenggarakan menggunakan kuota negara lain," kata Dwi di kawasan Kebayoran Baru Jakarta Selatan, Kamis (22/9/2016).

Selain itu, aturan hukum di Indonesia lanjut dia juga belum mengatur ketentuan pidana bagi penyelenggara haji yang tidak memiliki izin sebagai penyelenggaran ibadah haji khusus (PIHK).

"Guna mencegah agar kejadian serupa tidak terulang kembali maka diperlukan sinergi yang baik antar instansi. Selain itu perlu revisi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji," tukasnya.

Atas kasus ditangkapnya 177 calon jemaah haji Indonesia di Filipina, Bareskrim Polri telah menetapkan tujuh tersangka dengan dugaan penipuan. Mereka dijerat dengan pasal penipuan 378 KUHP, kemudian pelanggaran penyelenggaraan ibadah haji yang diatur pasal 63 dan 64 Undang-Undang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan pasal 62 (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen dengan ancaman hukuman di atas lima tahun kurungan penjara.

(kha)
breaking news x