Panglima TNI : Prajurit Calonkan Pilkada Harus Mengundurkan Diri dari Militer

Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo (Okezone)

Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo (Okezone)

JAKARTA – Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo menyatakan, prajurit TNI yang akan menjadi calon peserta dalam pemilihan kepala daerah (pilkada) harus mengundurkan diri dari dinas kemiliterannya untuk menjamin netralitas TNI dalam suatu proses demokrasi.

"Aturan di TNI, setiap anggota militer yang akan menjadi calon peserta Pilkada, maka statusnya harus mengundurkan diri dari dinas militer," kata Panglima TNI Jenderal Gatot melalui keterangan tertulisnya, di Jakarta Jumat (23/9/2016).

Menurut Gatot Nurmantyo, status pensiun dari dinas kemiliteran dilakukan untuk menjamin netralitas TNI dalam suatu proses demokrasi.

“Kalau prajurit TNI masa aktifnya masih panjang akan diberikan pensiun dini, sehingga pada saat Pilkada dia sudah bukan militer lagi,” tuturnya

Menyikapi potensi keterlibatan anggota TNI dalam pilkada serentak yang akan dilaksanakan di 101 wilayah, terdiri atas tujuh provinsi, 76 kabupaten, dan 18 kota pada 2017, Gatot Nurmantyo menegaskan pelaksanaan pesta demokrasi tersebut dapat dilaksanakan secara kondusif, tanpa adanya keberpihakan dari TNI.

"Saya mengimbau masyarakat, apabila ada yang mengetahui anggota TNI yang tidak netral, tolong sebutkan nama dan pangkatnya, sehingga bisa kami cari, diadakan penyelidikan dan proses hukum," kata Jenderal TNI Gatot Nurmantyo.

Sebelumnya diberitakan, pasangan Agus Harimurti Yudhoyono dan Sylviana Murni dikabarkan akan mendaftarkan diri ke KPUD Jakarta untuk maju pilgub.

(erh)
breaking news x