Kementerian ATR/BPN Bareng KPK Janji Tindak Tegas Mafia Tanah

Wakil Ketua KPK Laode M. Syarief bersama Menteri ATR/BPN Sofyan Jalil di KPK (Foto: Arie/Okezone)

Wakil Ketua KPK Laode M. Syarief bersama Menteri ATR/BPN Sofyan Jalil di KPK (Foto: Arie/Okezone)

JAKARTA - Menteri Agraria Tata Ruang dan Badan Pertanahan Negara (ATR/BPN) Sofyan Djalil menyambangi markas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk membahas sejumlah masalah tanah di Indonesia.

Wakil Ketua KPK Laode M. Syarief mengatakan, KPK akan bekerjasama dengan Kementerian ATR/BPN untuk menindak tegas mafia tanah yang saat ini marak terjadi di sejumlah daerah Indonesia.

‎"Khusus dukungan calo (mafia tanah) kami sangat mendukung Pak Menteri, dan kita tidak takut untuk menindak. Oleh karena itu, kita kerjasama dengan Pak Menteri untuk bertindak," ujar Laode di Gedung KPK, Jalan Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (23/9/2016).

Sementara itu, Sofyan Djalil pun tak menampik kalau ada pejabat di kementeriannya yang ikut menjadi mafia tanah. Kendati demikian, kata Sofyan, kalaupun ada pejabatnya yang menjadi mafia tanah mungkin dalam skala kecil.

"Begini kalau kamu disebutkan ada pejabat BPN (mafia tanah), mungkin satu dua orang ada, tapi sistem kita cukup ketat, nah ini kita bagaimana menjaga lagi supaya tidak ada lagi oknum yang melakukan itu, merusak sistem yang sudah dikerjakan," ungkapnya.

Menteri BUMN era Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ini pun berjanji‎ akan melakukan pembenahan Standar Operasional Prosedur (SOP) serta peningkatan sistem untuk mengurangi adanya oknum pejabatnya yang ikut menjadi mafia tanah.

"Kalau misalnya prinsipnya karena kesalahan orang dalam kita ambil tindakan, tetapi kalau anda cerita mafia tanah bukan hanya BPN, banyak sekali dimana-mana. Akan kita atasi mafia tanah, ‎bukan hanya BPN," jelasnya.

"Namun, pada umumnya saya cukup bangga bahwa BPN itu sistemnya sudah cukup bagus, cuma kita perlu tingkatkan lagi SOP, sistem yang paling penting," sambung Djalil.‎

(ulu)
breaking news x