"Setengah Luas Tanah Indonesia Tak Bersertifikat"

Ilustrasi

Ilustrasi

JAKARTA - Menteri Agraria Tata Ruang dan Badan Pertanahan Negara (ATR/BPN), Sofyan Djalil, mengungkapkan bahwa setengah dari luas tanah di Republik Indonesia belum memiliki sertifikat.

Hal tersebut diungkapkan Sofyan Djalil usai bertemu dengan pimpinan lembaga antirasuah di markas Komisi Pemberantasan Korupsi‎ (KPK) untuk membahas sejumlah permasalahan tanah di Indonesia.

‎"Tanah kita di Republik Indonesia ini baru sekira enggak sampai setengah yang bersertifikat, sehingga jadi konflik," ujar Sofyan Djalil di Gedung KPK, Jalan Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (23/9/2016).

Oleh karena itu, kata Sofyan, pihaknya akan segera mempercepat masalah sertifikasi pertanahan yang belum terdaftar di pelosok Tanah Air, dengan harapan pada 2025 ‎seluruh tanah di Indonesia memiliki sertifikat.

"Begitu juga BPN akan mempercepat sertifikasi dengan harapan mudah-mudahan tahun 2025 seluruh tanah Indonesia terdaftar, dan sudah punya nomor induk bidangnya. Juga demikin konflik tanah akan kita hindarin," imbuhnya.

Selain itu, Mantan Menteri BUMN era Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tersebut juga akan mendukung program KPK terkait penyelamatan sumber daya alam (SDA).

"Di mana sumber daya alam, BPN itu punya peran yang sangat penting. Kita punya kesepakatan yang sudah disepakati sebelumnya ada yang sudah di-follow up, ada yang masih proses, termasuk Pak Laode bilang tentang tanah-tanah atau bangunan yang bekas milik Belanda dan belum selesai statusnya," tandas Sofyan.‎

(ulu)
breaking news x