Opini : Media, Frekuensi Publik dan Pilkada

Ketua KPI Pusat, Yuliandre Darwis (foto: Okezone)

Ketua KPI Pusat, Yuliandre Darwis (foto: Okezone)

Seperti air, tanah, dan udara, spektrum frekuensi merupakan kekayaan sebuah bangsa. Undang-Undang Penyiaran No 32 Tahun 2002 dalam mukadimahnya menuliskan bahwa frekuensi merupakan sumber daya alam terbatas dan kekayaan nasional yang harus dijaga dan dilindungi oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Agar penggunaan dari frekuensi berlangsung adil dan bermanfaat bagi publik, diperlukanlah sebuah badan yang bersifat independen untuk mengatur dan mengawasi penggunaannya. Di sinilah Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) diberi kewenangan oleh UU Penyiaran sebagai lembaga negara independen untuk mewakili publik dalam mengurus penyiaran. Singkatnya, publik berhak menggunakan, menikmati, dan mendapatkan manfaat dari frekuensi, baik yang dikelola oleh diri atau komunitasnya sendiri, maupun perusahaan yang bersifat komersial.

Beberapa waktu ke depan bangsa ini menggelar hajatan pesta demokrasi; pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak di sejumlah provinsi, kota, dan kabupaten di Indonesia. Saat momen politik itu, peran penting media menarik dibicarakan. Pilkada merupakan saat bersejarah bagi rakyat negeri ini yang membutuhkan kontribusi nyata insan media. Apa dan bagaimana media memberi sumbangsih dalam proses pilkada dengan berpegang pada prinsip-prinsip independensi, netralitas jurnalis maupun institusi media, serta keberpihakannya pada kepentingan public merupakan sesuatu yang ditunggu-tunggu publik.

Pilkada serentak pada 15 Februari 2017 di 7 provinsi, 18 kota, dan 76 kabupaten di Indonesia tidak dimaknai dengan dangkal. Artinya, dalam bangunan pemikiran realitas politik kontemporer, pilkada tidak dipahami sebagai proses suksesi kepemimpinan daerah maupun sirkulasi elite dalam bahasa kekuasaan modern. Pilkada bukan ajang bagi-bagi kursi antarelite politik, apalagi sebagai sarana politik uang (money politik) untuk meraih dukungan massa sebagai jalan memperoleh kekuasaan. Penulis pikir pragmatisme politik tersebut perlu diluruskan dengan peran kontrol dimainkan media, terutama media penyiaran seperti televisi dan radio.

(wal)
1 / 3
Live Streaming
Logo
breaking news x