Bareskrim Telusuri Dugaan TPPU oleh Kepala Bulog Divre DKI-Banten

Ilustrasi (Okezone)

Ilustrasi (Okezone)

JAKARTA – Jajaran penyidik Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Bareskrim Polri telah menetapkan Kepala Bulog Divisi Regional (Divre) DKI Jakarta-Banten berinisial ADI sebagai tersangka. Ia menjadi tersangka dalam kasus penyimpangan pendistribusian beras Bulog kepada perusahaan distributor tidak berizin atau ilegal.

Direktur Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Bareskrim Polri, Brigjen Agung Setya, mengatakan pihaknya tengah menelusuri dugaan adanya transfer uang kepada ADI maupun pejabat Bulog Divre DKI-Banten lainnya dari perusahaan ilegal yang melakukan distribusi beras Bulog, yakni PT DSU.

‪"‪Itu sedang ditelusuri. Kalau memang ini menyangkut arus barang, arus barangnya akan kita dalami di situ. Kemudian terkait arus uang, nanti kita lihat," kata Agung di Gedung Bareskrim, Kompleks Kementerian Kelautan dan Perikanan, Gambir, Jakarta Pusat, Rabu (19/10/2016).

Selain dugaan tranfer dana dari PT DSU agar bisa melakukan distribusi beras, penyidik juga menelusuri kemungkinan adanya dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dalam kasus penyimpangan pendistribusian beras ini.

"Kita sedang mencari pintu masuknya (penyitaan aset) untuk melihat penempatan asetnya. Kita sedang terus mengkaji terkait dengan menerima penempatan juga bagian dari TPPU yang sudah kita rencanakan. Tapi, kita sejauh ini masih dalam proses," ujarnya.

Kasus ini terungkap kala Bareskrim melakukan penggeledahan di Pasar Induk Cipinang, Jakarta Timur. Para pelaku tertangkap tangan mengoplos beras Bulog bersubsidi dari Thailand dengan beras dari Demak. Penggerebekan dilakukan pada Kamis 6 Oktober 2016 sekira pukul 16.00 WIB.

Beras Bulog adalah beras impor yang digunakan sebagai cadangan beras pemerintah (CBP) dan dikelola menggunakan dana APBN. Beras hanya diperuntukkan kegiatan operasi pasar guna menstabilkan harga beras nasional dan menjaga pasokan beras dalam negeri.

Jadi, beras Bulog harus didistribusikan kepada distributor resmi yang ditunjuk pemerintah. Namun, dalam kasus ini terjadi penyimpangan di mana Bulog Divre DKI-Banten menunjuk PT DSU yang tidak berizin untuk melakukan distribusi. Bahkan dalam proses berjalan, beras tersebut dioplos oleh PT DSU.

(erh)
breaking news x