Pemerintah Didesak Masukkan Draf RUU Pemilu ke DPR

Suasana di dalam Gedung DPR RI usai rapat (Okezone)

Suasana di dalam Gedung DPR RI usai rapat (Okezone)

JAKARTA - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mendesak pemerintah segera memasukkan draf RUU Pemilu ke parlemen untuk dibahas bersama. Hal itu mengingat jadwal tahapan pemilihan presiden dan legislatif 2019 akan dimulai tahun depan.

Anggota Komisi II DPR RI Lukman Edy mengatakan, hingga kini pimpinan DPR maupun Komisi II belum menerima secara resmi draf RUU Pemilu.

"Apalagi ke Komisi II dan Pansus yang akan dibentuk. Padahal kita tahu bahwa tahapan pemilihan presiden, pemilihan legislatif akan dimulai Mei 2017 atau harus dilakukan dua tahun sebelum pemilihan presiden dan pemilihan legislatif," ujar Lukman, Rabu (19/10/2016).

Menurutnya, pembahasan mengenai UU Pemilu membutuhkan waktu yang sangat panjang. Sehingga bila tak segera dibahas akan menimbulkan banyak persoalan bahkan kualitas UU Pemilu yang dihasilkan juga berpotensi diragukan banyak pihak.

"Kalau pemerintah tak memasukkan draf RUU Pemilu, kita akan mengalami banyak persoalan, pembahasan RUU hanya tebal hanya lima bulan atau empat bulan, akan menghasilkan kualitas UU yang meragukan dan rawan digugat, terburu-buru," paparnya.

DPR, lanjut Lukman, telah berulang kali menanyakan hal ini ke Kemendagri baik secara lisan maupun tertulis. Kabar terakhir yamg didapat bahwa Kemendagri sudah selesai melakukan harmonisasi baik di internal Kemendagri maupun dengan pihak lain seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU), Bawaslu, Kemenkumham.

Lukman menambahkan draf RUU Pemilu itu kabarnya sudah berada di Presiden Joko Widodo.

"Kita minta Mensesneg, draf dan ampres (Amanat presiden) RUU Pemilu ini disegerakan dari Istana Presiden, jangan ditunda-tunda. Penundaan ini berimplikasi luas," pungkasnya.

(sal)
breaking news x