KPK Kembali Panggil Agun Gunandjar sebagai Saksi Kasus E-KTP

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memanggil mantan Ketua Komisi II DPR RI Agun Gunandjar untuk diperiksa sebagai saksi atas kasus korupsi proyek KTP elektronik (e-KTP).

"Untuk saksi masalahnya masih sama pembahasan anggaran protek E-KTP tahun 2011-2012, untuk tersangka Irman dan Sugiharto. Itu aja, saya datang ke sini mencoba untuk urusan biar persoalan ini tuntas tidak menggantung sekian lama," kata Agun di Gedung KPK, Jalan HR Rasuna Said, Rabu (19/10/2016).

Politikus Golkar ini mengatakan bahwa proyek tersebut memang sempat menimbulkan perdebatan. Namun, dia enggan berkomentar lebih jauh soal perdebatan yang dimaksud.

"Saya juga sebagai Ketua Komisi II 2012 juga mendesak agar proyek ini proyek baik dalam rangka pencegahan manipulasi pajak perencanaan pembangunan e-Voting. Tapi pada waktu 2009 proses itu dimulai sejak itu mungkin sudah terjadi hal-hal yang dipertanyakan publik. Tapi saya tidak mau berkomentar lebih jauh. Pada akhirnya juga nanti akan diumumkan," ujarnya.

KPK juga memanggil rekan Agun saat bertugas di Komisi II, yakni anggota DPR dari Fraksi Partai Golkar 2009-201, Chairuman Harahap sebagai saksi.

Diketahui, tersangka dalam kasus ini adalah mantan Dirjen Dukcapil, Irman yang juga kuasa pengguna anggaran proyek pengadaan e-KTP dan mantan Direktur Pengelola Informasi Administrasi Kependudukan Ditjen Dukcapil.

Irman ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi e-KTP setelah KPK menemukan dua alat bukti. Irman diduga telah menyalahgunakan wewenang terkait proyek tersebut.

Irman dikenakan Pasal 2 Ayat (2) subsider Ayat (3) Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaiamana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 dan 64 Ayat (1) KUHP.

Sementara itu, Direktur Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Ditjen Dukcapil Kemendagri‎, Sugiharto sudah ditetapkan sebagai tersangka terlebih dahulu pada 22 April 2014. Sugiharto sendiri memiliki peran sebagai pejabat pembuat komitmen dalam proyek pengadaan e-KTP.

Sugiharto dijerat dengan Pasal 2 Ayat (1) subsider Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

(qlh)
breaking news x