Fadli Zon: Jangan Salahkan DPR kalau Pembahasan RUU Pemilu Lambat

Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon (Foto : Okezone)

Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon (Foto : Okezone)

JAKARTA - Wakil Ketua DPR Fadli Zon meminta pemerintah untuk tidak menyalahkan DPR apabila pembahasan RUU Pemilu mundur bahkan diperkirakan berjalan lambat. Pasalnya DPR sampai saat ini masih menunggu draf RUU Pemilu dari pemerintah.

"Pemerintah sampai saat ini belum mengirim paket draf UU pemilu. Ini saya kira, harus segera kita bahas selambat-lambatnya, harusnya masa sidang ini sudah dibahas, tapi kan ini pemerintah. Jadi jangan salahkan DPR, yang lambat itu pemerintah. Tidak mengirimkan draf paket UU pemilu ini," kata Fadli di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (19/10/2016).

Menurut Fadli, pembahasan revisi UU Pemilu biasanya memakan waktu sangat panjang. Politikus Partai Gerindra itu beralasan aturan tersebut tergolong serius sehingga dipastikan akan muncul perdebatan dan adu argumen yang sangat menyita waktu.

Fadli juga menyayangkan lambannya pemerintah mengirimkan draf RUU Pemilu membuat waktu pembahasan menjadi sangat singkat. Fadli menghitung, DPR hanya memiliki waktu lima bulan untuk membahas RUU Pemilu yang dirasakan tak akan maksimal untuk melakukan pembahasan.

"Sementara tahap pemilu adalah minus 24 bulan. Minus 24 bulan itu adalah April 2017. Jadi kalau Pileg pada April 2019, maka minus 2 tahun, 24 bulan jatuhnya adalah April 2017. Jadi cuma ada waktu maksimum lima bulan, itu sudah dipotong reses dan hari-hari besar, tahun baru, natal, dan lain-lain," sesalnya.

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra ini mendesak pemerintah untuk segera menyelesaikan penyusunan draf untuk selanjutnya diserahkan ke DPR sehingga hasil UU Pemilu dapat berkualitas menjadi dasar hukum pelaksanaan Pemilu. "Jadi jangan kita dipepet dengan waktu yang sangat terbatas sehingga nanti membuat kualitasnya tidak seperti yang kita harapkan," tandasnya.

(ulu)
breaking news x