Kemenkumham Kaji Permintaan PPP Djan Faridz Batalkan SK Kubu Romi

Menkumham Yasonna H Laoly (Antara)

Menkumham Yasonna H Laoly (Antara)

JAKARTA - Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) sampai saat ini masih mengkaji permintaan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) kubu Djan Faridz untuk menganulir surat keputusan (SK) pengesahan kepengurusan PPP di bawah Ketua Umum Romahurmuziy.

Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly menjelaskan, pihaknya masih meminta pandangan dari para pakar hukum bahkan mantan hakim konstitusi terkait penyelarasan SK dari Kemenkumham yang mengesahkan PPP kubu Romi dengan putusan Mahkamah Agung Nomor 601 K/Pdt.Sus-Parpol/2015 yang meresmikan kepengurusan kubu Djan Faridz.

"Memang ada yang disampaikan itu sebelumnya tidak disampaikan, soal pandangan para ahli termasuk pandangan mantan hakim konstitusi tentang arti sebuah keputusan MA dan lain-lain," kata Yasonna di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (19/10/2016).

Kemenkumham, lanjut Yasonna, akan berhati-hati dalam mengambil keputusan soal pemegang SK Kepengurusan PPP yang sah.

Pasalnya, ia tak mau keputusan yang nanti diambil malah dituding dilatarbelakangi permainan politik. Terlebih saat ini, PPP kubu Djan Faridz mendukung pasangan petahana gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)-Djarot Saiful Hidayat yang diusung PDIP.

"Apakah itu cukup atau tidak ini kan harus memerlukan kajian, tidak bisa sembarangan. Nanti dituduh kita lagi bermain politik. Iya kan? Tapi kalau secara yuridisnya kuat, ya nanti kita kan begitu. Jadi enggak boleh gegabah," tegasnya.

 

(sal)
breaking news x