Ahli: Cuti Kampanye di UU Pilkada Lebih Ringan dari Aturan Sebelumya

JAKARTA - Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ), Syaiful Bakhri mengungkapkan keharusan cuti kapanye bagi calon petahana dalam Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) saat ini lebih ringan daripada aturan sebelumnya.

Dalam aturan sebelumnya, yakni UU Nomor 12 tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah tertuang kewajiban calon petahana untuk mundur dari masa jabatannya. Hal itu disampaikan Syaiful dalam sidang uji materi terkait ketentuan cuti bagi petahana dalam UU Pilkada di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Rabu (19/10/2016).

Syaiful menjadi saksi ahli pihak terkait, yakni Habiburokhman. Uji materi ini diajukan oleh bakal calon gubernur petahana DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang merasa keberatan dengan kewajiban cuti bagi petahana.

"Ketentuan ini sedikit lebih ringan dari amanat UU No.12/2008 tentang pemerintahan daerah yang bahkan mewajibkan calon petahana mundur dari jabatan," Ujar Syaiful dalam persidangan. 

Syaiful menambahkan, alasan cuti juga untuk menghidari penyalahgunaan kewenangan oleh petahana. "Dimana (petahana bisa) mengerahkan PNS dan menggunakan anggaran serta fasilitas sebagai pemimpin daerah," sambungnya.

Dikatakan Syaiful, aturan cuti menjadi sangat penting guna mewujudkan demokrasi Indonesia yang utuh."Soal cuti petahana bukan lagi isu yang diperdebatkan untuk pembangunan demokrasi Indonesia," tandasnya.

Sebelumnya, Ahok mengajukan uji materi ini karena beralasan tetap ingin bekerja dan mengawasi pembahasan APBD pada masa kampanye.Gugatan yang diajukan Ahok teregistrasi di MK dengan nomor perkara 60/PUU-XIV/2016. (sym)

(fds)
breaking news x