Praktisi Hukum Minta Polri Netral Hadapi Pilkada Serentak 2017

Ilustrasi

Ilustrasi

JAKARTA - Sejumlah akademisi perguruan tinggi, praktisi hukum beserta pemerhati kepolisian dari Lembaga Kajian Strategis Kepolisian Indonesia (Lemkapi) mendatangi Mabes Polri untuk bertemu dengan Kapolri Jenderal Tito Karnavian.‬

Maksud kedatangan mereka di antaranya meminta polri netral dan profesional dalam menangani kasus dugaan penistaan agama yang dilaporkan sejumlah pihak terhadap Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).

‪Karena Kapolri tidak berada di markas yang berlokasi di Jalan Trunojoyo, Jakarta Selatan tersebut, mereka diterima Irwasum Polri Komjen Dwi Priyatno.

‪Dalam pertemuan tersebut, mereka menyatakan tidak ingin Polri dituduh sebagai alat politik oleh pihak tertentu. Sehingga, Polri harus berpegang teguh pada aturan perkap yang mengatur pilkada.‬

Ketua APPTHI (asosiasi pimpinan perguruan tinggi hukum indonesia) Laksono Utomo meminta semua pihak tetap tenang dalam menghadapi pilkada serentak.

‪"Mari sama-sama kita jaga Jakarta agar aman dan pilkada berjalan kondusif. Siapapun yang menang, kita harus menerimanya," kata laksono di Mabes Polri, Rabu (19/10/2016).‬

‪"Soal kasus Ahok, mari kita percayakan kepada Polri penanganan proses hukumnya. Tentu saja dilakukan setelah pilkada selesai agar tidak ada calon tertentu yang dipojokkan," sambung dia.

‪Sementara, Sekjen KAI Doktor Aprilia Supalitanto, juga meminta agar antar-pasangan calon sportif dan tidak saling lapor agar pilkada ini kondusif.‬

(aky)
breaking news x