Pilgub Banten, ICW Tantang Paslon Transparan soal Dana Kampanye

Ilustrasi Okezone

Ilustrasi Okezone

SERANG - Indonesia Corruption Watch (ICW) menantang kedua pasangan calon (paslon) gubernur dan wakil gubernur Wahidin Halim (WH)-Andika Hazrumy dan Rano Karno-Embay Mulya Syarif, untuk melaporkan aliran dana yang akan digunakan dalam tahapan kampanye Pilgub Banten 2017.

Selain dilaporkan ke KPU, dana kampanye pasangan calon juga perlu dibuka kepada publik. Hal itu dilakukan agar transparansi soal aliran dana tersebut bisa diketahui secara luas oleh masyarakat.

"Memang sebaiknya, kandidat sendiri yang berinisiatif dan melaporkan ke publik mengenai dana kampanye yang mereka gunakan. Jadi diminta ataupun tidak, ini perlu jadi tradisi penting bagi kandidat supaya aliran dananya bisa diketahui sama-sama," ujar Koordinator ICW, Ade Irawan, Rabu (19/10/2016).

Ade melanjutkan, kendala dana kampanye yang hingga kini belum mau disampaikan secara transparan ke publik, disebabkan karena para kandidat tidak ingin diketahui aliran dana itu diperoleh dan digunakan untuk apa saja.

Selain itu, belum adanya aturan yang ketat sehingga membuat setiap calon beserta tim suksesnya bisa menyiasati laporan atas penggunaan dana tersebut.

"Dari pengalaman tracking kami, kandidat ini enggan mencatat semua pemasukan maupun pengeluaran dana kampanye mereka. Beberapa faktornya itu biasanya karena yang nyumbang tidak mau dicantumkan namanya. Belum lagi, pengeluaran dana kampanye sering digunakan untuk kegiatan-kegiatan kandidat yang sesungguhnya dilarang secara undang-undang," tuturnya.

Ade menjelaskan, sumber dana kampanye juga kerap tidak dijelaskan secara detail oleh kandidat. "Nilai sumbangannya kadang melebihi batas dari yang sudah ditentukan, atau berasal dari sumber-sumber yang dilarang. Soal ini, kandidat tidak mau menyampaikan secara transparan," ungkapnya.

ICW juga mendorong para kandidat beserta tim suksesnya agar bersikap jujur dalam melaporkan penggunaan dana kampanye.

"(Kejujuran) ini yang jadi kewajiban buat masing-masing kandidat. Soalnya, model sterilisasinya juga masih lemah. Belum lagi audit dana kampanye cuma dilakukan secara umum, tidak secara investigatif. Hal itu yang akhirnya membuat pelaporan dana kampanye tidak serius dilakukan kandidat," jelas Ade.

Kendati demikian, Ade mengakui bahwa kondisi tersebut bukan hanya terjadi di Banten, tapi di seluruh daerah yang sedang melakukan pilkada.

"Karena masih banyak kami temukan, kalaupun itu dicatat dan dilaporkan, tapi datanya tidak valid dan terkesan fiktif. Karena kondisi ini juga terjadi di hampir seluruh wilayah, bahkan di tingkat nasional juga terjadi," tutupnya.

(ulu)
breaking news x